Berita

Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta (Fotto: Dokumen BPMI Setpres)

Politik

Sudaryono Harus Gebuk Penyimpangan di BGN

KAMIS, 23 JULI 2026 | 12:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Komitmen Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono, untuk menerapkan zero tolerance terhadap praktik korupsi mendapat dukungan dari Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno.

Adi menilai, komitmen tersebut harus dibuktikan melalui langkah tegas dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tetap berjalan sesuai tujuan awalnya.

"Itu tentu harus diwujudkan dalam kebijakan yang tegas," kata Adi melalui kanal YouTube miliknya, Kamis, 23 Juli 2026.


Menurut Adi, Sudaryono harus memastikan program MBG tidak bergeser menjadi ladang mencari keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Sebab, program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus menekan angka stunting.

"Saya meminta Sudaryono memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis bukan berorientasi untuk mencari keuntungan. Karena tujuan program ini mulia, untuk menghilangkan stunting dan memperbaiki gizi anak-anak kita di sekolah," ujarnya.

Adi menilai perlu ada perubahan paradigma dalam pelaksanaan MBG. Program tersebut, kata dia, harus dipandang sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia, bukan sebagai proyek bisnis.

Lebih lanjut, Adi menyebut kepemimpinan Sudaryono menjadi momentum untuk membenahi tata kelola BGN agar sesuai dengan harapan publik. Karena itu, ia meminta Sudaryono tidak ragu menindak siapa pun yang melakukan penyimpangan.

"Ini adalah kesempatan untuk memperbaiki bagaimana BGN sesuai dengan ekspektasinya. Karenanya, saya ingin Sudaryono harus memakai hukum besi, menggunakan tangan besi terhadap hal-hal yang melenceng, yang aneh-aneh, yang berpotensi merugikan negara," katanya.

Ia menegaskan, praktik korupsi maupun tindakan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi tidak boleh lagi diberi ruang dalam pelaksanaan program MBG.

"Korupsi dan tindakan yang tidak sesuai dengan tupoksi harus digebuk. Jangan ada lagi tempat bagi mereka yang ingin terlibat dalam program ini untuk kepentingan pribadi," tandasnya.


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

UPDATE

Persib Naik Peringkat Usai Tahan Imbang Dewa United

Senin, 12 Oktober 2026 | 02:20

Menata Kembali Pendidikan Kita

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:58

Koperasi di Bima Sukses Produksi Garam Merah Putih

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:35

Golkar Perkenalkan Sistem Dapil Nasional, Begini Penjelasannya

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:15

Dua Tahun Prabowo-Gibran: Paradoks Kebijakan Pertahanan Negara

Senin, 12 Oktober 2026 | 00:48

Baintelkam Polri Alami Perombakan di Era Suyudi

Senin, 12 Oktober 2026 | 00:20

Taruna Merah Putih Gelar Taman Talks Kupas Masa Depan Kerja di Era AI

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:45

Polemik Revitalisasi Taman Coatesville, Warga Protes Bangunan 480 Meter Persegi

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:33

Pangandaran Run 2026 Rajut Kebersamaan TNI dan Rakyat

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:18

Manggala Agni Turun Tangan Padamkan Karhutla yang Mendekati Permukiman

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:07

Selengkapnya