Berita

Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta (Fotto: Dokumen BPMI Setpres)

Politik

Sudaryono Harus Gebuk Penyimpangan di BGN

KAMIS, 23 JULI 2026 | 12:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Komitmen Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono, untuk menerapkan zero tolerance terhadap praktik korupsi mendapat dukungan dari Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno.

Adi menilai, komitmen tersebut harus dibuktikan melalui langkah tegas dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tetap berjalan sesuai tujuan awalnya.

"Itu tentu harus diwujudkan dalam kebijakan yang tegas," kata Adi melalui kanal YouTube miliknya, Kamis, 23 Juli 2026.


Menurut Adi, Sudaryono harus memastikan program MBG tidak bergeser menjadi ladang mencari keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Sebab, program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus menekan angka stunting.

"Saya meminta Sudaryono memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis bukan berorientasi untuk mencari keuntungan. Karena tujuan program ini mulia, untuk menghilangkan stunting dan memperbaiki gizi anak-anak kita di sekolah," ujarnya.

Adi menilai perlu ada perubahan paradigma dalam pelaksanaan MBG. Program tersebut, kata dia, harus dipandang sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia, bukan sebagai proyek bisnis.

Lebih lanjut, Adi menyebut kepemimpinan Sudaryono menjadi momentum untuk membenahi tata kelola BGN agar sesuai dengan harapan publik. Karena itu, ia meminta Sudaryono tidak ragu menindak siapa pun yang melakukan penyimpangan.

"Ini adalah kesempatan untuk memperbaiki bagaimana BGN sesuai dengan ekspektasinya. Karenanya, saya ingin Sudaryono harus memakai hukum besi, menggunakan tangan besi terhadap hal-hal yang melenceng, yang aneh-aneh, yang berpotensi merugikan negara," katanya.

Ia menegaskan, praktik korupsi maupun tindakan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi tidak boleh lagi diberi ruang dalam pelaksanaan program MBG.

"Korupsi dan tindakan yang tidak sesuai dengan tupoksi harus digebuk. Jangan ada lagi tempat bagi mereka yang ingin terlibat dalam program ini untuk kepentingan pribadi," tandasnya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya