Berita

Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta (Fotto: Dokumen BPMI Setpres)

Politik

Sudaryono Harus Gebuk Penyimpangan di BGN

KAMIS, 23 JULI 2026 | 12:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Komitmen Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono, untuk menerapkan zero tolerance terhadap praktik korupsi mendapat dukungan dari Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno.

Adi menilai, komitmen tersebut harus dibuktikan melalui langkah tegas dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tetap berjalan sesuai tujuan awalnya.

"Itu tentu harus diwujudkan dalam kebijakan yang tegas," kata Adi melalui kanal YouTube miliknya, Kamis, 23 Juli 2026.


Menurut Adi, Sudaryono harus memastikan program MBG tidak bergeser menjadi ladang mencari keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Sebab, program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus menekan angka stunting.

"Saya meminta Sudaryono memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis bukan berorientasi untuk mencari keuntungan. Karena tujuan program ini mulia, untuk menghilangkan stunting dan memperbaiki gizi anak-anak kita di sekolah," ujarnya.

Adi menilai perlu ada perubahan paradigma dalam pelaksanaan MBG. Program tersebut, kata dia, harus dipandang sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia, bukan sebagai proyek bisnis.

Lebih lanjut, Adi menyebut kepemimpinan Sudaryono menjadi momentum untuk membenahi tata kelola BGN agar sesuai dengan harapan publik. Karena itu, ia meminta Sudaryono tidak ragu menindak siapa pun yang melakukan penyimpangan.

"Ini adalah kesempatan untuk memperbaiki bagaimana BGN sesuai dengan ekspektasinya. Karenanya, saya ingin Sudaryono harus memakai hukum besi, menggunakan tangan besi terhadap hal-hal yang melenceng, yang aneh-aneh, yang berpotensi merugikan negara," katanya.

Ia menegaskan, praktik korupsi maupun tindakan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi tidak boleh lagi diberi ruang dalam pelaksanaan program MBG.

"Korupsi dan tindakan yang tidak sesuai dengan tupoksi harus digebuk. Jangan ada lagi tempat bagi mereka yang ingin terlibat dalam program ini untuk kepentingan pribadi," tandasnya.


Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya