Ilustrasi anak-anak. (Foto: RMOLJateng)
Seluruh elemen bangsa diajak untuk memperkuat perlindungan terhadap anak di tengah meningkatnya berbagai ancaman yang mengganggu tumbuh kembang generasi penerus bangsa.
Seruan itu disampaikan Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Daerah Pemilihan Maluku, Saadiah Uluputty, memperingati Hari Anak Nasional 2026, yang jatuh pada Kamis, 23 Juli 2026.
Menurut Saadiah, anak-anak Indonesia berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun eksploitasi. Namun, berbagai laporan menunjukkan bahwa perlindungan anak masih menghadapi tantangan yang serius.
“Dari berbagai informasi yang kita terima, kita masih menyaksikan tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak, munculnya berbagai pengaruh negatif, termasuk perkembangan fenomena LGBT, serta penyimpangan sosial lainnya. Kondisi ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa perlindungan anak membutuhkan peran aktif keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan negara,” ujar Saadiah.
Ia menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa yang harus ditangani secara tegas. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat bahwa sepanjang 2025, kekerasan seksual masih menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang paling banyak dilaporkan.
Bahkan, hingga pertengahan 2025, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat 13.845 laporan kekerasan terhadap anak, dengan kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk kasus yang paling dominan.
Saadiah mengingatkan bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Menurutnya, keluarga merupakan benteng pertama dalam membentuk karakter anak melalui pendidikan agama, akhlak, serta pendampingan terhadap aktivitas dan penggunaan media digital.
“Kita tidak boleh lengah terhadap berbagai pengaruh yang dapat mengikis nilai-nilai moral dan karakter anak. Orang tua harus hadir, menjadi sahabat sekaligus pelindung bagi anak-anaknya. Pendidikan karakter dan nilai keagamaan harus menjadi fondasi utama agar anak memiliki ketahanan menghadapi berbagai tantangan zaman,” katanya.
Lebih lanjut, Saadiah meminta pemerintah, aparat penegak hukum, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, sekolah, serta masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam pencegahan kekerasan terhadap anak melalui edukasi, pengawasan, layanan pendampingan korban, dan penegakan hukum yang memberikan efek jera kepada pelaku.
“Perlindungan anak adalah investasi bagi masa depan Indonesia. Jangan biarkan anak-anak kehilangan masa depannya karena kekerasan, eksploitasi, ataupun pengaruh negatif yang merusak. Negara harus hadir memberikan rasa aman bagi setiap anak Indonesia,” tandasnya.
