Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi. (Foto: Istimewa)
Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun yang ditargetkan terealisasi pada 2027 didukung penuh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta.
Dukungan disampaikan menyusul pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyetujui secara prinsip rencana pembiayaan alternatif tersebut.
Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi, mengatakan penerbitan obligasi daerah merupakan instrumen pembiayaan yang lazim digunakan dan bukan hal baru dalam sistem keuangan negara.
"Kami di Fraksi PKB mendukung langkah Pak Gubernur menerbitkan obligasi daerah ini. Ini bukan barang baru, pemerintah pusat sendiri sudah lama memakai instrumen serupa untuk membiayai pembangunan. Bagi kami, yang penting bukan sekadar menerbitkan, tapi memastikan dananya benar-benar dipakai untuk kepentingan rakyat," ujar Fuadi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026.
Fuadi menilai keputusan Gubernur Pramono Anung mendorong penerbitan obligasi daerah adalah langkah terobosan yang patut diapresiasi, terutama di tengah kondisi fiskal nasional dan daerah yang belum sepenuhnya stabil saat ini.
"Di tengah kondisi fiskal yang tidak menentu, banyak daerah cenderung menahan diri dan menunggu. Pak Pramono justru mengambil langkah berani mencari pembiayaan alternatif agar pembangunan Jakarta tidak berhenti hanya karena keterbatasan APBD murni. Ini pola kepemimpinan problem solver yang kita perlukan, tidak semua kepala daerah berani mengambil terobosan seperti ini," kata Fuadi.
Dukungan Fraksi PKB tidak lepas dari rencana penggunaan dana obligasi untuk proyek-proyek yang berdampak langsung ke warga, seperti pembangunan RSUD, unit sekolah baru, hingga perluasan layanan angkutan umum seperti LRT Manggarai–Dukuh Atas.
"PKB ini lahir dan dibesarkan dari rahim NU, jadi ukuran kami sederhana: sejauh mana kebijakan ini menyentuh wong cilik. Kalau dananya dipakai untuk sekolah, rumah sakit, dan transportasi publik yang bisa diakses warga kelas menengah bawah, itu sejalan dengan perjuangan kami selama ini," ungkapnya.
Fuadi berharap, melalui skema pembiayaan alternatif ini, program-program prioritas Pemprov DKI Jakarta di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dapat berjalan lebih cepat tanpa harus membebani APBD murni.
"Kami di PKB akan terus mendorong agar manfaat pembangunan Jakarta ini dirasakan sampai ke bawah, termasuk guru-guru madrasah, pelaku UMKM, dan buruh," pungkas Fuadi.
