Berita

Ketua DPN Pengusaha Tani Indonesia HKTI, Yasir Machmud (Foto: Istimewa)

Bisnis

HKTI Siapkan Agenda Hilirisasi dan Petani Modern, Pengurus Baru Mulai Tancap Gas

KAMIS, 23 JULI 2026 | 08:12 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dewan Pengurus Nasional (DPN) Pengusaha Tani Indonesia Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2026-2031 mulai menyiapkan sejumlah program strategis usai dikukuhkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HKTI 2026 di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.

Kepengurusan yang dipimpin Yasir Machmud tersebut menempatkan penguatan kelembagaan petani, hilirisasi produk pertanian, serta pengembangan kewirausahaan sebagai agenda utama organisasi dalam mendukung kemandirian pangan nasional.

Rakernas HKTI 2026 mengusung semangat "Pengusaha Tani Kuat, Petani Sejahtera", dengan fokus mendorong lahirnya petani modern yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus daya saing sektor pertanian Indonesia.


Ketua DPN Pengusaha Tani Indonesia HKTI, Yasir Machmud, mengatakan ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan petani menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi dan penguatan usaha.

"Ketahanan pangan merupakan fondasi kedaulatan bangsa. Karena itu, Pengusaha Tani Indonesia HKTI harus hadir sebagai organisasi yang mampu memperkuat kapasitas petani, meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, serta melahirkan wirausaha-wirausaha baru di sektor pertanian. Ketika petani kuat, maka pangan kita akan mandiri dan kesejahteraan rakyat akan semakin meningkat," ujar Yasir, di Jakarta, dikutip Kamis 23 Juli 2026.

Menurutnya, potensi besar sumber daya alam Indonesia perlu didukung oleh pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola organisasi yang kuat agar sektor pertanian mampu bersaing di tingkat global.

"Kami ingin menjadikan Pengusaha Tani Indonesia HKTI sebagai rumah besar bagi petani dan pelaku usaha pertanian untuk berkolaborasi, berinovasi, dan bersama-sama membangun pertanian Indonesia yang maju. Amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 harus menjadi pijakan dalam membangun ekonomi nasional yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat," katanya.

Sebagai tindak lanjut Rakernas, DPN Pengusaha Tani Indonesia HKTI telah merumuskan sejumlah program prioritas, mulai dari percepatan hilirisasi hasil pertanian, penerapan teknologi dan otomatisasi budidaya, hingga perluasan akses pasar guna meningkatkan daya saing produk pertanian nasional. 

Kepengurusan DPN Pengusaha Tani Indonesia HKTI periode 2026–2031 dipimpin Yasir Machmud dan dikukuhkan oleh Wakil Menteri Pertanian sekaligus Ketua Umum HKTI Pusat, Dr. Sudaryono. Pelantikan berlangsung dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HKTI 2026 di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, pada Selasa, 21 Juli 2026.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya