Berita

Menteri PU Dody Hanggodo. (Foto: RMOL/Alifia)

Nusantara

Menteri Dody Ungkap 6.300 ASN PU Terlibat Judol, Nilai Transaksi Capai Rp800 Juta

RABU, 22 JULI 2026 | 23:20 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Sebanyak 6.300 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terindikasi melakukan transaksi judi online (judol).

Hal tersebut disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo dalam temuan yang diperoleh dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Ia menjelaskan, mayoritas pegawai yang masuk dalam data PPATK merupakan pejabat eselon IV dengan nilai fantastis. Namun, terdapat pula pegawai yang masih berstatus calon pegawai negeri sipil (CPNS).


"Dari Kepala PPATK itu ada judol. Eh judol di sini nggak main-main loh, satu orang itu bisa ratusan juta loh, jadi itu bukan eselon II, eselon IV. Ya itu paling tinggi 800 sekian juta satu orang itu eselon IV," ujar Dody di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026.

Menurutnya, temuan tersebut akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU. Pemeriksaan difokuskan untuk memastikan asal-usul dana yang digunakan para pegawai dalam melakukan transaksi judi online.

"Itu kan harus diperiksa itu nanti tugasnya inspektur jenderal untuk meriksa, teman-teman ini bermain judol sampai ratusan juta itu itu uangnya dari mana? Yang kita takutkan kan, wah ini uang rakyat dipakai. Tapi saya kan kan saya sekali lagi saya tidak boleh suudzon kepada staf saya sendiri. Makanya kemudian perlu lah nanti akan diperiksa oleh si Inspektor Jenderal," jelasnya.

Kementerian PU, sambungnya, akan memprioritaskan penelusuran terhadap pegawai yang memiliki nilai transaksi besar.

Sementara itu, pegawai dengan nilai transaksi di bawah Rp10 juta kemungkinan hanya akan dikenai teguran dan sanksi ringan. Adapun transaksi di atas angka tersebut akan menjadi fokus pendalaman lebih lanjut.

"Yang Rp10 juta ke bawah ya sudah lah mungkin bisa ditegur ringan dan diperingatkan dan kemudian di sanksi ringan lah. Tapi yang Rp10 juta ke atas mungkin nanti akan ada pendalaman lebih lanjut. Basically begini kita tidak mau uang rakyat itu dipakai yang tidak pada tempatnya," tandasnya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya