ADA satu lelucon yang hampir menjadi pengetahuan bersama di kalangan aktivis era 1990-an: kalau bertemu kader Partai Rakyat Demokratik alias PRD, kemungkinan besar isi dompetnya lebih tipis daripada buku yang dibawanya.
Istilah "kader podo kere" lahir bukan sebagai ejekan, melainkan sebagai humor internal yang menggambarkan kenyataan hidup para aktivis saat itu. Mereka boleh miskin secara materi, tetapi kaya idealisme, kaya keberanian, dan nyaris tidak pernah kehabisan bahan diskusi.
Memasuki usia 30 tahun, ada satu hal yang menarik untuk dibaca secara lebih ilmiah. PRD yang dahulu dikenal sebagai organisasi dengan disiplin kolektif, militansi tinggi, dan ikatan ideologis yang kuat, kini tidak lagi hadir sebagai kekuatan politik yang bekerja secara terpusat sebagaimana pada masa-masa awalnya.
Organisasi sebagai kendaraan politik memang telah berubah, tetapi warisan nilai, jaringan pertemanan, dan solidaritas yang dibangunnya ternyata masih hidup.
Karena itu, kehadiran sejumlah mantan kader PRD di berbagai kementerian, lembaga negara, maupun BUMN bukanlah hasil dari strategi politik yang dirancang secara kolektif oleh partai.
Tidak ada "operasi senyap" PRD untuk menguasai birokrasi negara. Jalan yang ditempuh masing-masing kader lahir dari pilihan politik, perjalanan profesional, kompetensi pribadi, dan dinamika politik nasional yang berbeda-beda. Mereka masuk melalui pintu yang berbeda, bukan melalui satu komando organisasi.
Justru di sinilah letak fenomena sosial yang menarik. Dalam perspektif sosiologi, banyak mantan kader PRD tidak mengalami mutasi sosial, yaitu perubahan identitas sosial yang membuat seseorang tercerabut dari lingkungan asalnya setelah memperoleh status sosial yang lebih tinggi. Jabatan berubah, tetapi identitas sosial mereka relatif tetap.
Sebagian besar masih mudah ditemui di warung kopi, masih nyaman bercanda dengan kawan-kawan lama, masih bisa berbincang tanpa sekat jabatan, bahkan masih menjadi tempat bertukar pikiran ketika persoalan rakyat muncul. Yang berubah hanyalah kartu nama dan ruang kerjanya; cara memandang persahabatan tampaknya masih sama.
Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa warisan terbesar PRD selama tiga dekade mungkin bukan lagi organisasi politiknya, melainkan modal sosial yang berhasil dibangun. Pierre Bourdieu menyebut modal sosial sebagai jaringan relasi yang melahirkan rasa saling percaya, solidaritas, dan kerja sama.
Organisasi boleh tidak lagi menjadi pusat aktivitas politik para kadernya, tetapi jaringan nilai yang dibangun selama puluhan tahun tetap bekerja melampaui batas-batas kelembagaan.
Perubahan itu juga mematahkan anggapan bahwa setiap aktivis yang memasuki negara pasti kehilangan idealismenya. Dalam kajian gerakan sosial, proses ini dikenal sebagai
institutionalization of social movements, yaitu ketika sebagian aktor gerakan masuk ke dalam institusi negara untuk memengaruhi kebijakan dari dalam.
Pergeseran arena perjuangan tidak selalu identik dengan pengkhianatan terhadap cita-cita, melainkan dapat menjadi perubahan strategi untuk mencapai tujuan yang sama.
Pertanyaan yang lebih relevan kemudian bukanlah apakah mantan kader PRD kini menjadi pejabat, melainkan apa yang mereka kerjakan ketika memperoleh kewenangan.
Sejauh yang dapat diamati, cukup banyak mantan kader PRD yang kini berada di kementerian maupun BUMN menunjukkan kualitas profesional yang baik.
Mereka mampu mengelola birokrasi, menerjemahkan kebijakan menjadi program yang menyentuh masyarakat, serta tetap membawa sensitivitas terhadap kelompok-kelompok yang rentan.
Tentu, tidak semua kebijakan pemerintah harus diterima tanpa kritik. Namun, pengalaman panjang sebagai aktivis tampaknya menjadi modal penting dalam membaca persoalan sosial secara lebih utuh.
Lalu bagaimana dengan kehidupan sosial mereka?
Di sinilah PRD mungkin berbeda dengan banyak organisasi politik lain. Sebagian besar mantan kadernya tidak mengalami "penyakit pejabat".
Mereka masih bersedia duduk di warung kopi yang sama, masih tertawa mengenang masa ketika uang patungan lebih sering dipakai membeli mie instan daripada makan di restoran, dan masih menganggap teman lama sebagai teman, bukan sebagai daftar tamu yang harus melewati ajudan.
Tentu, setiap teori selalu memiliki pengecualian.
Konon, dari sekian banyak mantan kader PRD yang kini menduduki jabatan publik, ada dua orang yang mulai menunjukkan gejala klasik birokrasi.
Bukan korupsi, bukan menyalahgunakan jabatan, melainkan penyakit yang jauh lebih ringan: agak sombong dalam urusan pergaulan. Telepon mulai sulit diangkat, balasan pesan datang setelah berhari-hari, dan untuk sekadar ngopi bersama rasanya lebih sulit daripada mengatur jadwal rapat lintas kementerian.
Namun, kalau dihitung secara statistik, dua orang dari sekian banyak mantan kader tentu masih merupakan angka yang sangat kecil. Artinya, "virus pejabat" tampaknya belum berhasil menjadi pandemi di lingkungan alumni PRD.
Satire ini tentu bukan untuk menghakimi siapa pun. Justru sebaliknya, ia menjadi pengingat bahwa modal terbesar PRD sejak awal bukanlah jabatan, melainkan kultur egalitarian yang membuat semua orang duduk sejajar.
Ketika seorang mantan aktivis mulai merasa lebih tinggi daripada kawan seperjuangannya hanya karena jabatan, sesungguhnya yang mulai hilang bukan sekadar kerendahan hati, melainkan salah satu identitas politik yang dahulu membuat PRD berbeda.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan tiga dekade PRD bukanlah berapa banyak alumninya yang menjadi menteri, wakil menteri, komisaris, direksi BUMN, atau pejabat negara.
Ukurannya adalah apakah mereka tetap menggunakan kewenangan itu untuk memperkuat keberpihakan kepada rakyat, memperbaiki kualitas pelayanan publik, dan memastikan negara hadir bagi mereka yang paling membutuhkan.
Dan bagi dua kawan yang katanya mulai agak susah diajak ngopi itu, tenang saja. Kawan-kawan lama tidak sedang marah. Mereka hanya siap mengingatkan satu hal: jabatan memang bisa berubah setiap lima tahun, tetapi cerita tentang siapa yang dulu paling sering ngutang rokok di sekretariat akan bertahan seumur hidup.
Selamat ulang tahun ke-30 Partai Rakyat Demokratik.
Dari "kader podo kere", menjadi pengelola negara. Semoga yang terus bertambah bukan hanya pangkat dan isi rekening, tetapi juga keberanian untuk tetap berpihak kepada rakyat dan kesetiaan kepada persahabatan.
Mantan Ketua SMID Komisariat IISIP
