Pakar ekonomi dan pengamat pasar modal Ferry Latuhihin. (Foto: tangkapan layar)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dinilai menjadi tantangan besar bagi siapa pun yang akan menjabat Menteri Keuangan.
Pasalnya, kedua kebijakan tersebut merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan anggaran sangat besar.
Pandangan itu disampaikan ekonom Prof. Ferry Latuhihin menanggapi isu yang menyebut tidak ada tokoh yang bersedia menggantikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa karena harus melanjutkan program MBG dan KDMP.
Menurut Ferry, banyak ekonom sebenarnya bersedia menerima amanah sebagai Menteri Keuangan. Namun, mereka akan mengajukan syarat agar pemerintah terlebih dahulu mengevaluasi program-program yang dinilai membebani fiskal negara.
"Kalau dipanggil Presiden pasti oke, Pak saya mau jadi Menteri Keuangan. But one condition, program ini harus dievaluasi. Pemborosan yang luar biasa lewat MBG tidak menghasilkan apa-apa. Ini bakar uang dan sudah terbukti dalam pelaksanaannya menjadi bancakan," ujarnya di kanal Youtube Hendri Satrio, Selasa, 21 Juli 2026.
Meski demikian, Ferry tidak mengusulkan agar program MBG dihentikan sepenuhnya. Ia justru mendorong moratorium sementara untuk dilakukan evaluasi dan rasionalisasi sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan kelompok yang membutuhkan.
"Harusnya dimoratorium dan dirasionalisasi, tidak usah distop. Targetkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan gizi, misalnya di daerah tertinggal. Kalau perlu nilai menunya dinaikkan menjadi Rp25 ribu karena penerimanya jauh lebih sedikit," jelasnya.
Menurutnya, dengan skema yang lebih terarah, kebutuhan anggaran MBG diperkirakan hanya sekitar Rp10 triliun hingga Rp25 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan alokasi ratusan triliun rupiah yang selama ini disiapkan pemerintah.
Ferry menilai anggaran yang dihemat dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur yang memiliki efek berganda (multiplier effect) bagi pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan sistem transportasi dan logistik nasional.
Selain MBG, Ferry juga menyoroti program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dinilainya masih menyisakan banyak pertanyaan, terutama terkait aspek pembiayaan dan kelayakan usaha.
"Siapa yang akan membayar kalau KDMP mendapat kredit dari bank? Ini juga mengkhawatirkan perbankan kita kalau nanti menjadi kredit macet," katanya.
Ia bahkan meragukan target pembentukan 80 ribu koperasi dapat berjalan efektif mengingat masih banyak koperasi di Indonesia yang belum berkembang secara optimal.
"Satu koperasi saja yang benar-benar berhasil di negeri kita tidak banyak. Apalagi 80 ribu koperasi, siapa yang bisa menjamin semuanya akan berhasil?" ujarnya.
Karena itu, Ferry menilai siapa pun yang dipercaya menjadi Menteri Keuangan akan menghadapi beban berat apabila kedua program tersebut tetap dijalankan tanpa evaluasi menyeluruh.
"Moratorium dulu, evaluasi ulang program MBG, fokuskan dengan target daerah tertinggal. Lalu KDMP, mana feasibility study-nya? Bahkan ada koperasi yang dibangun di tengah sawah dan di hutan," pungkasnya.
