Berita

Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Bisnis

Penempatan SAL Rp381 Triliun di Himbara Tak Lagi Jadi Perdebatan di KSSK, OJK Usul Ini

SELASA, 21 JULI 2026 | 11:20 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp381 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak lagi menjadi perdebatan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Hal itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae usai rapat bersama Komisi XI DPR yang dihadiri seluruh anggota KSSK, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi, dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.

Menurut Dian, isu tersebut tidak lagi menjadi pembahasan khusus karena Menkeu Purbaya telah memutuskan memperpanjang tenor penempatan dana SAL sebagai suntikan likuiditas bagi perbankan.


"Gak spesifik sih, nggak ada isu lagi lah karena kan sekarang sudah diputuskan oleh Menteri Keuangan diperpanjang, jadi gak ada isu yang perlu diperdebatkan lagi sebetulnya," kata Dian kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Selasa 21 Juli 2026.

Meski demikian, OJK tetap menyampaikan pandangannya agar jangka waktu penempatan dana SAL di Himbara dapat diperpanjang demi menjaga stabilitas likuiditas perbankan. 

Namun, ia menegaskan keputusan mengenai kebijakan tersebut sepenuhnya berada di tangan Menteri Keuangan.

Selain itu, OJK juga mengusulkan agar apabila pemerintah melakukan penarikan dana SAL, prosesnya dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu kondisi likuiditas perbankan.

Dian menjelaskan, langkah tersebut diperlukan karena industri perbankan pada dasarnya menghadapi ketidaksesuaian (mismatch) antara sumber pendanaan dan penyaluran kredit.

"Karena perbankan itu pada umumnya mis-match, antara dana pihak ketiga dengan bebiayaan kredit itu kan jangka panjang, DPK biasanya jangka pendek kan, nah ini kan harus, kalau jumlahnya gede itu harus ada pentahapan Intinya itu," jelasnya.

Ia juga menegaskan rapat KSSK kali ini belum menghasilkan keputusan baru terkait perpanjangan tenor penempatan dana SAL. Pembahasan masih bersifat umum dan akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya.

"Saya kira kita tidak mengambil keputusan itu, tadi diskusi masih umum karena ini Pak Menteri (Purbaya) ada keperluan, nanti akan dilanjutkan mungkin berikutnya," jelasnya.

Sebagai informasi, pemerintah saat ini menempatkan dana SAL sebesar Rp381 triliun di Himbara sebagai bagian dari upaya menjaga likuiditas perbankan. 

Kebijakan tersebut bermula pada September 2025 dengan nilai Rp200 triliun dan berlanjut hingga 2026.
Pada awal Juni 2026, Menteri Keuangan dan Gubernur BI sempat menyepakati pengembalian Rp110 triliun dari total Rp281 triliun dana SAL yang ditempatkan di Himbara ke rekening kas pemerintah di Bank Indonesia. 

Sebagai kompensasi, BI meningkatkan remunerasi atas saldo kas pemerintah yang ditempatkan di bank sentral.

Namun, setelah penarikan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya memutuskan mengembalikan Rp100 triliun ke bank-bank Himbara sekaligus menambah suntikan likuiditas dengan nominal yang sama. Dengan demikian, total dana SAL yang kini ditempatkan di Himbara mencapai Rp381 triliun.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya