Berita

Serap aspirasi Panitia Khusus (Pansus) DPR RI bersama Tim Kerja (Timja) DPD RI di Ambon, Maluku, Senin, 20 Juli 2026. (Foto: Dok. DPD RI)

Politik

Maluku Desak Pengesahan RUU Daerah Kepulauan

SENIN, 20 JULI 2026 | 22:43 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Perjuangan panjang Maluku untuk mendapatkan keadilan pembangunan regional memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi Maluku mendesak DPR RI dan DPD RI segera merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan demi menghadirkan kebijakan afirmatif yang nyata bagi wilayah kepulauan.

Desakan tersebut mengemuka dalam pertemuan serap aspirasi yang digelar oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR RI bersama Tim Kerja (Timja) DPD RI di Ambon, Maluku, Senin, 20 Juli 2026. Forum ini menjadi bagian penting untuk memperkaya substansi regulasi sebelum disahkan bersama pemerintah.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menegaskan, daerah berciri kepulauan tidak bisa disamakan dengan wilayah daratan. Karakteristik geografis yang terpisah-pisah membuat biaya pembangunan dan tantangan pelayanan publik menjadi jauh lebih tinggi.


"Yang kami harapkan dari RUU Daerah Kepulauan adalah keberpihakan nyata bagi masyarakat kepulauan. Tantangan kami berbeda dengan daerah daratan, mulai dari konektivitas, biaya transportasi, hingga pelayanan publik yang menjangkau banyak pulau," ungkap Hendrik.

Mantan Anggota DPR RI ini berharap regulasi ini nantinya melahirkan skema kebijakan yang lebih adil demi menjawab kebutuhan dasar masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar.

Di lokasi yang sama, Wakil Ketua Timja RUU Daerah Kepulauan DPD RI, Graal Taliawo mengakui perjuangan untuk melegalkan payung hukum ini berjalan sangat berliku dan memakan waktu hampir satu dekade.

"Perjuangan menghadirkan UU Daerah Kepulauan telah melalui perjalanan panjang. Setelah sembilan tahun diperjuangkan sejak 2017, saat ini pembahasannya telah memasuki tahap penting bersama Pansus DPR RI dan Pemerintah," jelas Graal.

Turunnya tim parlemen ke lapangan adalah untuk menjamin agar draf RUU yang sedang digodok tidak bersifat top-down, melainkan benar-benar berpijak pada persoalan riil di daerah. Mulai dari urusan konektivitas antarpulau, buruknya pelayanan dasar, hingga hak pengelolaan potensi kelautan oleh daerah.

Melalui kunjungan kerja ini, Pansus DPR dan Timja DPD RI berkomitmen menyatukan persepsi untuk mempercepat hadirnya undang-undang yang adaptif, mendorong pemerataan ekonomi, serta mendongkrak kesejahteraan masyarakat di seluruh beranda maritim Indonesia.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya