Menteri PU Dody Hanggodo (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membantah keras tudingan yang mengaitkan dirinya dengan dugaan aksi doxing terhadap Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Nabiyla Risfa Izzati.
Saat diwawancarai di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026, Dody menjelaskan dirinya bukanlah pegiat media sosial dan mengaku baru mengetahui istilah doxing setelah dijelaskan oleh awak media.
"Saya ini lho, pegiat media sosial enggak... gimana saya tahu arti kata doxing ini Mbak yang jelasin. Nggak ngerti saya gitu-gitu. Saya enggak pernah komentar apa-apa kan? Enggak, enggak, saya, saya bukan pegiat media sosial. Doxing ini aja kosakata baru bagi saya. Enggak, Mbak, saya enggak," tegasnya.
Bahkan, Dody memperkuat bantahannya dengan bersumpah demi Allah dan Rasulullah bahwa ia tidak pernah melakukan aksi doxing tersebut.
"Demi Allah, demi Rasulullah, saya ini... padahal saya bilang, saya ini kan masih muslim kan. Terus saya bilang demi Allah, demi Rasulullah saya bohong kan enggak mungkin lah. Ya, enggaklah, enggak ada, enggak ada," tegas Dody.
Di kesempatan yang sama, Dody juga membantah anggapan bahwa dirinya alergi terhadap kritik publik. Menurutnya, kritik justru menjadi masukan yang diperlukan agar dirinya dapat terus memperbaiki kinerja sebagai pembantu Presiden.
"Lho, enggak ada masalah. Kritik itu kan bagus. Kritik itu bagus membuat saya lebih bisa memperbaiki diri lagi ke depan. Enggak, enggak ada masalah," ujarnya.
Pernyataan Dody disampaikan di tengah mencuatnya kasus yang menimpa Dosen FH UGM Nabiyla Risfa Izzati yang mengaku menjadi korban doxing setelah mengkritik polemik mutasi pegawai di Kementerian PU melalui media sosial X.
Nabiyla bercerita menerima pesan WhatsApp bernada ancaman yang memuat data pribadi dirinya dan keluarganya, mulai dari alamat, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, hingga titik koordinat lokasi perangkatnya.
"Isinya bernada ancaman dan intimidasi disertai dengan doxing data pribadi dan keluarga saya serta koordinat lokasi/posisi saya di Google Maps," ujarnya.
Merasa terancam, Nabiyla kemudian menunjuk firma hukum untuk melayangkan somasi kepada pemilik atau pengguna nomor telepon yang mengirimkan pesan tersebut.
Berdasarkan pengakuannya, pengirim meminta agar unggahan kritik terkait polemik mutasi pegawai di Kementerian PU dihapus karena dianggap menimbulkan kegaduhan. Hingga saat ini, somasi tersebut disebut belum mendapat tanggapan.
