Jaksa vs Polisi: Quo Vadis Pemberantasan Korupsi

DI kalangan aktivis, menyikapi kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam isu pemberantasan korupsi dan sejumlah isu lainnya, nampaknya terbelah. Namun, keterbelahan itu tetap bersatu dalam koridor muak dan marahnya pada perilaku pejabat di Republik ini.

Klaster pertama, mereka yang marah pada perilaku korup pejabat, namun tetap memberikan kepercayaan pada Presiden untuk memimpin perbaikan negeri. Meski, kadangkala sedikit disisipkan ultimatum pada presiden.

Yang masuk klaster ini, misalnya seperti Manusia Merdeka, mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu. Said Didu begitu marah, atas marak dan masifnya korupsi para pejabat, yang dibelakang layar mereka berkolaborasi dengan geng SOP (Solo, Oligarki, Parcok).

Meskipun demikian, diantara kritikan tajam seorang Said Didu, dia masih memendam harapan bahwa Presiden bisa memimpin perang melawan korupsi pejabat dan keserakahan oligarki. Hanya saja, sesekali Said Didu memberikan ultimatum bahwa saat ini fasenya telah sampai pada posisi 'membunuh atau dibunuh'.

Klaster kedua, mereka yang sudah pada puncak kemarahan atas perilaku korup pejabat, dan sudah kehilangan  kepercayaan pada Presiden untuk memimpin perbaikan negeri. Kritik tajam bukan hanya ditujukan pada pejabat korup, melainkan juga pada Presiden.

Perseteruan antara institusi Bhayangkara (Polri) vs institusi Adhiyaksa (Kejaksaan) pada kasus korupsi Jampidsus Febrie Ardiansyah menjadi titik puncak kemarahan. Kasus ini terjadi menjadi penanda bahwa Presiden tak berdaya mengendalikan bawahan. Presiden ikut disandera oleh oligarki melalui bawahannya.

Aktivis mantan Danjen Kopassus, Mayjen TNI (purn) Soenarko, masuk kluster ini. Bahkan, dia menyebut Prabowo bagian dari pengkhianat karena tak mampu menyelesaikan persoalan ini, termasuk kasus ijazah palsu Jokowi.

Bisa dipahami, karena Presiden pemegang pucuk pimpinan kekuasaan. Semestinya,  Presiden berkuasa untuk menertibkan bawahan. Namun kenyataannya, Presiden tak berdaya.

Presiden hanya sibuk nyenye nyenye, sambil bergosip petani Indonesia liburan ke luar negeri. Sesekali, mengultimatum rakyat agar keluar dari NKRI jika merasa Indonesia tak lagi nyaman untuk tinggal.

Sedangkan bagi kita, segenap rakyat Indonesia hanya bisa merasakan betapa makin susahnya hidup. Yang dikejar sampai gurun Sahara dan benua Antartika bukanlah koruptor. 

Akan tetapi, rakyat kecil yang dikejar kejar-pajak. Hingga beredar kabar, di SPBU petugas pajak menyisir kendaraan bermotor dan mengancam tak boleh beli BBM kalau menunggak pajak.

Ini negeri sudah sangat semrawut, kerusakannya sudah sampai level yang sangat parah. Rakyat tak lagi bisa berkata-kata, kecuali hanya bertanya mau dibawa kemana negeri ini?

Ahmad Khozinudin
Advokat