Berita

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Komisi XI: Berantas Bandar Rokok Ilegal, Jangan Rakyat Terus yang Dipajaki

JUMAT, 17 JULI 2026 | 14:55 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

DPR meminta pemerintah lebih serius memberantas jaringan rokok ilegal untuk menutup kebocoran penerimaan negara. 

Penegakan hukum dinilai tidak boleh berhenti pada pengedar, tetapi harus menyasar bandar hingga pihak yang diduga melindungi bisnis rokok ilegal.

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai langkah tersebut lebih efektif untuk memperkuat penerimaan negara dibanding terus membebani masyarakat melalui penambahan pajak.


"Kalau kita lihat, yang selama ini ditangkap kan cuma pengedar-pengedarnya. Kan sudah tahu siapa bandarnya. Itulah dicokok. Kan sudah tahu siapa saja yang melindungi. Itu kan rahasia umum di kita," kata Harris di Kompleks Parlemen, dikutip Jumat, 17 Juli 2026.

Menurutnya, penegakan hukum juga harus dibarengi pembinaan terhadap pelaku usaha yang masih memungkinkan beralih ke jalur legal dengan membeli pita cukai.

"Itu ditangkap, dibina supaya beli cukai. Kalau enggak mau beli cukai, ya ditindak," tegasnya.

Di sisi lain, Harris mengingatkan pemerintah agar tidak terus mengejar tambahan penerimaan negara dengan membebani masyarakat yang sudah patuh membayar pajak. Sebab, target penerimaan perpajakan tahun ini meningkat sekitar Rp440 triliun dibanding realisasi tahun sebelumnya.

"Jangan rakyat lagi yang bolak-balik dipajaki terus. Yang belum patuh terhadap pajak memang harus ditegakkan hukumnya, tapi jangan bolak-balik yang muncul rakyat terus," ujarnya.

Meski mendukung pemberantasan rokok ilegal, Harris mengingatkan pemerintah tetap harus mempertimbangkan nasib jutaan masyarakat yang menggantungkan hidup pada industri hasil tembakau.

"Saya sepakat bahwa awalnya dibina dulu. Jangan sampai 6 juta sampai 12 juta orang hidupnya tergantung dari rokok legal, mulai dari petani sampai industri, malah ikut terganggu," pungkasnya.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya