Berita

Konferensi Pers Komisi XII DPR RI bersama Kementerian ESDM, BPH Migas, dan PT Pertamina Patra Niaga. Kamis, 16 Juli 2026. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Pertamina Harus Tambah Truk Tangki Urai Antrean BBM

JUMAT, 17 JULI 2026 | 09:09 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Antrean panjang pembelian bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU mendorong DPR meminta PT Pertamina Patra Niaga memperkuat distribusi dengan menambah armada truk tangki. 

Langkah itu dinilai perlu agar pasokan BBM subsidi lebih cepat sampai ke SPBU dan antrean segera terurai.

Desakan tersebut mengemuka usai rapat Komisi XII DPR RI bersama Kementerian ESDM, BPH Migas, dan PT Pertamina Patra Niaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.


Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan antrean di sejumlah SPBU dipicu meningkatnya peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Selain itu, DPR juga menerima laporan adanya dugaan penyalahgunaan BBM subsidi.

"Kami bertanya terkait kenapa ada antrean di berbagai SPBU dalam satu minggu terakhir. Dijelaskan bahwa salah satu penyebabnya adalah adanya shifting masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM non-subsidi kemudian beralih ke BBM subsidi," kata Bambang, dikutip Jumat, 17 Juli 2026 

Menurutnya, terdapat indikasi BBM subsidi dibeli oleh pihak tertentu untuk dijual kembali kepada sektor industri yang tidak berhak. Karena itu, Komisi XII meminta pengawasan diperketat sekaligus distribusi BBM dipercepat agar antrean segera terurai.

Selain menambah armada truk tangki, DPR juga mendorong Pertamina memperpanjang jam operasional SPBU dan mempercepat pengiriman BBM ke daerah yang mengalami lonjakan permintaan.

"Kami harap tidak terjadi antrean yang disebabkan warga khawatir barangnya tidak ada. Padahal, stoknya cukup," ujar Bambang.

Ia juga memastikan harga BBM subsidi tidak berubah hingga akhir 2026.

"BBM subsidi tidak ada perubahan harga sampai akhir 2026. Pemerintah menjaminnya, dan DPR mengawal," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman memastikan stok BBM dan LPG nasional dalam kondisi aman. Namun, ia mengakui terjadi keterlambatan distribusi di sejumlah wilayah Sumatera akibat lonjakan konsumsi BBM subsidi.

"Kami menyadari masih terjadi antrean dan pembelian secara berlebihan di beberapa wilayah Sumatra yang dipengaruhi oleh kenaikan atau shifting konsumsi kepada BBM subsidi serta adanya keterlambatan distribusi dalam merespons peningkatan volume penyerapan BBM bersubsidi," kata Taufik.

Ia mengatakan Pertamina telah menambah pasokan BBM, meningkatkan armada distribusi, memperpanjang jam operasional SPBU, serta mempercepat pengiriman dari terminal BBM ke SPBU untuk menormalkan pasokan.

Di sisi lain, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan antrean panjang di SPBU bukan disebabkan kelangkaan BBM. 

"Stok aman, lebih dari cukup," katanya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya