Berita

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto melaporkan dugaan fitnah terhadap Megawati Soekarnoputri. (Foto: Dok. Pribadi)

Hukum

SDR Laporkan Dugaan Fitnah terhadap Megawati Soekarnoputri

KAMIS, 16 JULI 2026 | 17:14 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto mengungkap beredarnya video di media sosial yang diduga memuat pernyataan fitnah kepada Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.

Dalam video yang dikantongi Hari, memuat pernyataan provokatif diduga dari tokoh senior Sri Bintang Pamungkas. Video tersebut pun telah dilaporkan ke meja hukum.

"Sebagai warga negara yang mencintai Megawati Soekarnoputri, saya merasa harus membawa fitnah-fitnah terhadap anak Proklamator Sukarno ini ke ranah hukum," tegas Hari Purwanto, Kamis, 16 Juli 2026.


Dokumen yang dilaporkan Hari ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo cq Kabareskrim Komjen Syahardiantono perihal dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Video yang dilaporkan Hari juga telah beredar di media sosial. Dalam potongan video yang viral, figur yang diduga Sri Bintang melontarkan tudingan serius bahwa Megawati menerima aliran dana sebesar Rp10 triliun dari kelompok tertentu demi memuluskan pencalonan Joko Widodo pada Pemilu 2014.

Tak hanya tuduhan aliran dana, video tersebut juga memuat kalimat ekstrem bernada ancaman fisik yang dialamatkan langsung kepada Megawati.

Hari memandang tuduhan sensitif tersebut wajib diuji secara materiil melalui mekanisme hukum, bukan dibiarkan menjadi polemik dan penghakiman sepihak di ruang publik. Ia menegaskan, institusi penegak hukum adalah satu-satunya wadah yang sah untuk membuktikan ada tidaknya unsur pidana atau fitnah dalam pernyataan tersebut.

Di sisi lain, Hari heran dengan sikap tenang yang ditunjukkan oleh internal partai berlambang banteng moncong putih tersebut atas beredarnya narasi negatif yang menyerang pimpinan tertinggi mereka.

"Saya merasa heran dan prihatin karena belum ada reaksi dari kader-kader PDIP yang telah dibesarkan oleh Megawati terhadap isi pernyataan terseubut," sesal Hari.

Kendati mendesak adanya langkah tegas, Hari mengimbau seluruh kader PDIP dan masyarakat simpatisan untuk tidak terpancing emosi. Ia meminta penanganan masalah ini tetap mengedepankan kepala dingin dan menjauhi tindakan main hakim sendiri.

"Saya mengajak kader-kader PDIP untuk mengedepankan pendekatan hukum terhadap kasus ini. Jangan melakukan persekusi terhadap Sri Bintang Pamungkas setelah mengetahui pernyataannya," imbaunya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan pihak Sri Bintang Pamungkas mengenai keaslian video tersebut, serta tanggapan resmi dari pihak Megawati Soekarnoputri maupun DPP PDIP.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya