Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu. (Foto: RMOL)
Pemerintah menilai kepastian hukum dalam penyelesaian perkara kepailitan dan restrukturisasi lintas negara menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya tarik investasi Indonesia.
Kejelasan regulasi dinilai tidak hanya memberikan rasa aman bagi investor asing, tetapi juga memperkuat kepercayaan dunia usaha untuk menjalankan bisnis di Indonesia dalam jangka panjang.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, saat menghadiri Indonesia Insolvency Conference 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) di Sanur, Bali, Kamis 16 Juli 2026.
Menurut Todo, pemerintah berkepentingan mendukung forum tersebut karena pembahasan mengenai restrukturisasi dan kepailitan lintas batas memiliki kaitan erat dengan upaya menciptakan iklim investasi yang sehat.
"Jadi seperti yang kita ketahui bahwa setiap tahun itu kan realisasi investasi yang ada di Indonesia, itu sumbernya dari dua. Satu, dari penanaman modal dalam negeri, yang kedua foreign direct investment atau kita sebutkan dengan PMA," kata Todo.
Ia menjelaskan bahwa investor tidak hanya mempertimbangkan kemudahan memperoleh izin usaha, tetapi juga memperhatikan kepastian hukum ketika bisnis telah berjalan.
Menurutnya, kepastian tersebut mencakup legalitas usaha, perlindungan hukum, hingga mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa atau kepailitan.
"Yang kita butuhkan dalam iklim investasi itu adalah konteks berkaitan dengan kepastian. Kepastian dalam pelayanan perizinan, dan juga nanti bagaimana nanti mereka mulai me-running bisnis di sini juga kepastian dalam hal legalisasi, kemudian hukumnya. Dan apabila terjadi permasalahan dan lain-lain itu juga punya posisi kepastian," papar Todo.
Dia mengatakan pemerintah akan memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan AKPI agar pembahasan mengenai kepastian hukum kepailitan dapat mendukung terciptanya iklim investasi yang lebih kompetitif.
"Jadi ini sebenarnya kita butuhkan juga dan kita memang nanti akan banyak membuka komunikasi kerja sama dengan AKPI. Karena memang para pelaku usaha atau investasi yang dari luar itu, mereka kan juga harus punya suatu pegangan kepastian dalam melaksanakan, me-running bisnis di sini," ungkap Todo.
Todotua menambahkan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%, di mana sekitar 30% di antaranya diharapkan berasal dari investasi. Karena itu, seluruh aspek yang mendukung peningkatan investasi menjadi perhatian pemerintah.
"Jadi the whole things berkaitan dengan investasi itu kita punya kepentingan dan ini forum ini adalah forum sangat baik untuk kita hadir," pungkasnya.
*
Kontributor Bali
