Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Wacana agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah diminta dihentikan. Alasannya, rekam jejak penanganan perkara oleh KPK dinilai justru melahirkan tuntutan dan vonis ringan.
"Saya meminta, mengimbau dengan sangat, hentikan opini KPK mengambil alih kasus Febrie Adriansyah. Kalau diambil alih KPK, tuntutan untuk Febrie atas kejahatannya sangat mungkin dibuat ringan. Dibuat menguntungkan tersangka," kata Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi saat berbincang dengan redaksi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Kamis malam, 16 Juli 2026.
Menurut Uchok, kekhawatiran dirinya bukan tanpa alasan. Ia mencontohkan perkara suap PT Blueray Cargo yang ditangani KPK. Dalam kasus dengan nilai suap mencapai Rp91,77 miliar tersebut, pemilik PT Blueray Cargo John Field hanya dituntut tiga tahun penjara dan denda Rp300 juta.
Bahkan, putusan majelis hakim lebih ringan lagi. John Field divonis dua tahun penjara dan denda Rp300 juta. Sementara Direktur PT Blueray Cargo Dedy Kurniawan Sukolo dan Manajer Operasional Andri masing-masing hanya dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara disertai denda Rp200 juta.
"Perkara dengan nilai suap hampir Rp100 miliar hanya dituntut hukuman penjara tidak lebih dua tahun, bahkan divonis lebih ringan. Jangan-jangan kalau ditangani KPK, Febrie juga dituntut ringan," sindir Uchok.
Selain itu, Uchok menilai kapasitas KPK dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak terserap pada operasi tangkap tangan (OTT) yang menyasar kepala daerah atau pejabat level menengah. Sementara, penanganan perkara besar yang melibatkan aktor kelas atas dinilai belum menunjukkan hasil signifikan.
Karena itu, ia meminta proses hukum terhadap Febrie tetap berjalan melalui mekanisme yang saat ini sedang berlangsung dan tidak dialihkan ke KPK.
"Sekali lagi jangan diserahkan ke KPK, semata-mata agar Febrie tidak dituntut ringan dan agar tidak divonis cuma enam bulan penjara," tegasnya.
Diketahui, Febrie Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tiga perkara dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU, yakni kasus dugaan korupsi PT Asabri, pengadaan batu bara untuk PLTU, serta dugaan korupsi di PT Krakatau Steel.
Penetapan tersangka bermula dari pengungkapan perkara oleh Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri. Dalam proses penyidikan, aparat menggeledah sedikitnya 13 lokasi dan menyita barang bukti berupa emas batangan seberat 74 kilogram serta uang tunai senilai sekitar Rp476 miliar dalam berbagai mata uang asing yang ditemukan di sebuah kafe dan rumah pribadi Febrie. Selanjutnya, Kejaksaan Agung mengambil alih penanganan perkara tersebut dan menetapkan Febrie sebagai tersangka.
