Berita

Siswa SMPN 2 Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menikmati menu Makan Bergizi Gratis (MBG). (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Politik

Negara Jangan Bedakan Murid Kaya dan Miskin Lewat MBG

KAMIS, 16 JULI 2026 | 11:29 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat politik Hendri Satrio mengkritisi wacana Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyebut murid dari keluarga kaya dan sangat kaya di sekolah yang sama tidak akan menerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Ada wacana dari BGN, murid kaya dan kaya sekali dalam sekolah yang sama tidak akan dapat MBG. Salah ini menurut saya," kata sosok yang akrab disapa Hensa itu lewat akun X miliknya, Kamis, 16 Juli 2026.

Founder lembaga survei Kedai KOPI itu menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan pengelompokan berdasarkan status ekonomi di lingkungan sekolah.


Menurutnya, apabila kebijakan itu diterapkan, negara justru menciptakan perbedaan kelas di antara peserta didik yang selama ini dihindari dalam sistem pendidikan.

"Kalau ini diberlakukan, negara sudah membedakan 'kelas' warganya. Bisa terjadi gesekan antarkelas yang runcing," katanya.

Hendri mengingatkan, sejak jenjang SD hingga SMA, penggunaan seragam sekolah dan sepatu hitam diterapkan untuk menghilangkan perbedaan antara anak dari keluarga mampu maupun kurang mampu.

"Kenapa kita SD, SMP, SMA dikasih seragam, harus sepatu hitam? Agar tidak ada pembeda antara anak kaya dan anak miskin," ujarnya.

Karena itu, Hendri menyarankan pemerintah mengevaluasi skema pelaksanaan MBG. Menurutnya, program tersebut sebaiknya difokuskan kepada daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan atau dilakukan perubahan mekanisme penyalurannya.

"Semestinya MBG konsentrasi ke daerah miskin yang memerlukan atau melakukan perubahan skema pemberian MBG," pungkasnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Mafia Infrastruktur Diduga Kepung Menteri Dody Lewat Isu Miring

Kamis, 06 Agustus 2026 | 00:05

Menhan hingga Ketua Komisi I DPR Terima Brevet Korps Marinir

Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:46

Ketimpangan Penduduk Meningkat, Gini Ratio Naik ke 0,368

Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:22

Mahkamah Agung Diminta Evaluasi Ketua PN Jakarta Timur

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:38

Gempa M 6,4 Guncang Kepulauan Talaud, Tidak Ada Korban Jiwa

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:31

Kader Golkar Wonosobo Ngadu ke DPP soal Dua Kali Musda

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:14

Di Balik Tribun Sunyi Piala Presiden, Puluhan Pecalang Jaga Harmoni El Clasico

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:09

Kisruh Diadukan ke Bahlil, Mafa Uswanas Diusulkan jadi Plt Ketum AMPI

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:50

Pergeseran Public Goods Sektor Kesehatan

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:40

BRAINS Demokrat Kolaborasi Bareng IRI Perkuat Demokrasi Lintas Negara

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:17

Selengkapnya