Berita

Siswa SMPN 2 Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menikmati menu Makan Bergizi Gratis (MBG). (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Politik

Negara Jangan Bedakan Murid Kaya dan Miskin Lewat MBG

KAMIS, 16 JULI 2026 | 11:29 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat politik Hendri Satrio mengkritisi wacana Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyebut murid dari keluarga kaya dan sangat kaya di sekolah yang sama tidak akan menerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Ada wacana dari BGN, murid kaya dan kaya sekali dalam sekolah yang sama tidak akan dapat MBG. Salah ini menurut saya," kata sosok yang akrab disapa Hensa itu lewat akun X miliknya, Kamis, 16 Juli 2026.

Founder lembaga survei Kedai KOPI itu menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan pengelompokan berdasarkan status ekonomi di lingkungan sekolah.


Menurutnya, apabila kebijakan itu diterapkan, negara justru menciptakan perbedaan kelas di antara peserta didik yang selama ini dihindari dalam sistem pendidikan.

"Kalau ini diberlakukan, negara sudah membedakan 'kelas' warganya. Bisa terjadi gesekan antarkelas yang runcing," katanya.

Hendri mengingatkan, sejak jenjang SD hingga SMA, penggunaan seragam sekolah dan sepatu hitam diterapkan untuk menghilangkan perbedaan antara anak dari keluarga mampu maupun kurang mampu.

"Kenapa kita SD, SMP, SMA dikasih seragam, harus sepatu hitam? Agar tidak ada pembeda antara anak kaya dan anak miskin," ujarnya.

Karena itu, Hendri menyarankan pemerintah mengevaluasi skema pelaksanaan MBG. Menurutnya, program tersebut sebaiknya difokuskan kepada daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan atau dilakukan perubahan mekanisme penyalurannya.

"Semestinya MBG konsentrasi ke daerah miskin yang memerlukan atau melakukan perubahan skema pemberian MBG," pungkasnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya