Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)
Keselamatan perkeretaapian dinilai belum menjadi prioritas meski Presiden telah menginstruksikan percepatan penanganan perlintasan sebidang pascakecelakaan maut di Bekasi.
Komisi V DPR RI menilai arahan tersebut belum tercermin dalam program maupun penganggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Menurut Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto, Presiden telah mengarahkan penyediaan anggaran untuk pembangunan flyover dan underpass guna mengurangi risiko kecelakaan di perlintasan sebidang.
Namun, hingga kini realisasinya belum terlihat.
"Presiden sudah beberapa kali memberikan direktif, tetapi kami melihat penanganan perlintasan sebidang kok tidak ada. Harusnya ini menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan masyarakat," kata Edi, Rabu, 15 Juli 2026.
Ia mengingatkan agar jajaran kementerian segera menerjemahkan arahan Presiden ke dalam kebijakan nyata.
"Jangan sampai Presiden sering memberikan arahan, tetapi kabinetnya tidak merespons secara positif. Kalau sudah menjadi direktif Presiden, semestinya itu segera dilaksanakan," tegasnya.
Selain itu, Edi menilai keterbatasan anggaran turut menghambat berbagai program strategis di sektor perkeretaapian.
Dari total kebutuhan anggaran yang diajukan, hanya sekitar 58 persen yang dapat dipenuhi sehingga sejumlah program keselamatan belum berjalan optimal.
Ia menyebut backlog anggaran sektor perhubungan mencapai sekitar Rp26 triliun, sedangkan total backlog seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI mencapai Rp252 triliun.
Kondisi tersebut berdampak pada modernisasi sistem persinyalan, pembangunan perlintasan tidak sebidang, hingga peningkatan layanan transportasi publik.
Sebagai solusi, Edi mengusulkan agar pemerintah mengkaji pengelolaan perkeretaapian yang lebih terintegrasi melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero), termasuk penanganan perlintasan sebidang, sistem persinyalan, hingga penerapan Automatic Train Control (ATC).
Menurutnya, yang terpenting adalah percepatan peningkatan pelayanan dan keselamatan masyarakat.
"Yang paling penting bukan siapa yang mengelola, tetapi bagaimana pelayanan semakin baik dan keselamatan benar-benar menjadi prioritas," pungkasnya.
