KPK Panggil Saksi-saksi Kasus Pemerasan Bupati Tulungagung

Sejumlah petinggi perusahaan dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, hari ini, Senin, 13 Juli 2026, tim penyidik memanggil empat orang sebagai saksi.

"Pemeriksaan dilakukan di Ditreskrimum Polda Jawa Timur," kata Budi kepada wartawan, Senin siang, 13 Juli 2026.

Saksi-saksi yang dipanggil, yakni Lutfatul Farhati selaku Direktur PT Has Putra Indonesia, Malik selaku Diretur CV Karya Remaja, Edi Wiyanto selaku Direktur CV Bumi Mitra Sejahtera, Budi Santoso selaku Direktur CV Mitra Karya Sejati.

Kasus ini bermula dari OTT KPK pada 10 April 2026 dengan mengamankan 18 orang. Dari jumlah tersebut, KPK menetapkan dua tersangka, yakni Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal. Keduanya resmi ditahan KPK di Rutan Cabang Gedung Merah Putih pada Sabtu, 11 April 2026.

Dalam konstruksi perkara, Bupati Sunu diduga menggunakan kewenangannya untuk menekan para pejabat dengan meminta mereka menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai alat kontrol. 

Selanjutnya, Bupati Sunu meminta setoran uang kepada sedikitnya 16 kepala OPD, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, serta melakukan penagihan secara berulang.

Selain itu, Bupati Sunu juga diduga mengatur pengadaan barang dan jasa, termasuk pengkondisian pemenang lelang serta meminta "jatah" hingga 50 persen dari nilai anggaran di sejumlah OPD.

Dari total permintaan sekitar Rp5 miliar, uang yang telah diterima Bupati Sunu diperkirakan mencapai sekitar Rp2,7 miliar.