Berita

Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febri Adriansyah. (Foto: RMOL)

Hukum

Kejagung Jangan Setengah Hati Usut Dugaan Korupsi Febrie

SENIN, 13 JULI 2026 | 09:58 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, menilai korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum merupakan bentuk korupsi paling berbahaya karena memiliki jaringan luas dan berdampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Novel Baswedan mencontohkan dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, sebagai kasus yang harus ditangani secara serius dan transparan.

Menurut Novel, pengungkapan dugaan korupsi tersebut patut diapresiasi. Ia memberikan penghargaan kepada Polri yang dinilai berani mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Febri Adriansyah. 


"Apresiasi bagi Polri yang berani mengungkap dugaan TPK terhadap Jampidsus Febri Adriansyah begitu juga dukungan Presiden Prabowo untuk ungkap kasus tersebut. Walaupun akhirnya dilimpahkan ke Kejagung," katanya lewat akun X, Senin, 13 Juli 2026.

Ia menilai selama ini perkara yang melibatkan aparat penegak hukum kerap tidak terungkap secara tuntas, terutama apabila penanganannya diserahkan kepada institusi asal terduga pelaku karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Karena itu, Novel berharap Kejaksaan Agung menangani perkara yang melibatkan Febri Adriansyah secara sungguh-sungguh, profesional, dan terbuka kepada publik.

"Jangan membuat publik semakin kecewa dengan penanganan korupsi penegak hukum yang tidak tuntas, ditangani sekadarnya, atau bahkan dieliminasi," tegasnya.

Ia menegaskan, hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum merupakan kerugian yang sangat besar bagi negara karena dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan supremasi hukum secara keseluruhan.

"Penanganan yang tidak baik tersebut hanya akan membuat ketidak percayaan terhadap penegakan hukum dan itu ada kerugian yang sangat besar bagi negara," pungkasnya.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya