Amerika Lanjut Bombardir Iran

Militer Amerika Serikat (AS) kembali melancarkan gelombang serangan ke Iran pada Minggu, 12 Juli, 2026, waktu setempat. Serangan ini menjadi eskalasi terbaru setelah kedua negara saling menyerang selama beberapa hari terakhir di tengah memanasnya sengketa di Selat Hormuz.

Komando Pusat Militer AS (CENTCOM) menyatakan operasi terbaru bertujuan melemahkan kemampuan militer Iran agar tidak lagi menyerang kapal dagang dan kapal sipil yang melintas di Selat Hormuz. Dalam unggahannya di X, CENTCOM juga menegaskan bahwa serangan dilakukan atas perintah langsung Presiden Donald Trump.

"Pada pukul 17.00 waktu AS Timur, pasukan Komando Pusat AS mulai melancarkan lebih banyak serangan terhadap Iran untuk terus melemahkan kemampuan mereka menyerang pelaut sipil dan kapal-kapal komersial yang bebas melintasi Selat Hormuz. Panglima Tertinggi telah memerintahkan serangan ini untuk meminta pertanggungjawaban pasukan Iran," tulis CENTCOM, dikutip Senin, 13 Juli 2026.

Media pemerintah Iran melaporkan ledakan terdengar di sejumlah wilayah dekat Selat Hormuz, termasuk Sirik, Pulau Qeshm, Jask, dan kawasan barat Bandar Abbas. Pemerintah Provinsi Hormozgan mengatakan hingga saat ini belum ada laporan korban sipil.

Menurut CENTCOM, pada Sabtu malam AS juga telah menyerang sekitar 140 target militer Iran, termasuk fasilitas drone, rudal, amunisi, sistem pengawasan, hingga operasi angkatan laut. Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan ke sejumlah pangkalan militer AS di Yordania, Bahrain, Kuwait, Qatar, dan Oman.

Konflik ini semakin memperburuk nasib nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani AS dan Iran pada bulan lalu untuk menghentikan permusuhan. Salah satu poin utama dalam kesepakatan itu adalah menjaga kelancaran lalu lintas kapal di Selat Hormuz, jalur strategis yang sebelumnya dilalui hampir 20 persen pasokan minyak dan gas alam dunia.

Namun, dalam beberapa pekan terakhir Iran menembakkan drone ke sejumlah kapal tanker dan kapal kontainer yang melintas di Selat Hormuz. Iran mengklaim beberapa kapal melanggar rute yang telah ditentukan dan menegaskan perairan tersebut merupakan bagian dari wilayah kedaulatannya. Sementara itu, AS menilai tindakan tersebut melanggar MoU dan menjadikannya alasan untuk meningkatkan operasi militer.

Di tengah meningkatnya ketegangan, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres kembali mendesak kedua pihak agar menahan diri dan menghindari eskalasi lebih lanjut. PBB juga meminta perundingan dilanjutkan serta pelayaran di Selat Hormuz dipulihkan, mengingat sekitar 6.000 pelaut masih terjebak di kawasan tersebut akibat konflik.