Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. (Foto: Dok. Setpres)
Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menabuh genderang perang melawan koruptor bukan sekadar isapan jempol. Gebrakan hukum yang menyeret dua lembaga strategis negara akhir-akhir ini dinilai menjadi bukti sahih orang nomor satu di Indonesia ini tidak main-main dengan ucapannya.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menilai, langkah berani pemerintahan Prabowo sejalan dengan filosofi politik yang kerap ia gaungkan, yakni "ikan busuk dimulai dari kepala". Artinya, pembersihan moral bangsa harus dimulai dan disikat dari level pucuk pimpinan.
"Publik makin percaya bahwa Presiden Prabowo tidak main-main. Pernyataan beliau terkait pemberantasan korupsi bahwa 'ikan busuk dari kepala' dibuktikan langsung lewat dua kasus kakap yang kita saksikan saat ini," kata Hari kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 12 Juli 2026.
Hari membeberkan, dua perkara jumbo yang tengah menjadi sorotan tajam publik adalah dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjerat Dadan Hindayana dkk, serta pusaran kasus rasuah yang menetapkan mantan Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah sebagai tersangka.
Bagi SDR, mengusut tuntas dua skandal ini di awal pemerintahan adalah ujian kredibilitas kelembagaan yang sangat berat bagi Prabowo.
Di satu sisi, ia harus menyelamatkan program gizi gratis yang menjadi janji utama kampanyenya kepada rakyat. Di sisi lain, ia dituntut menunjukkan taring penegakan hukum yang tidak pandang bulu terhadap korps adhyaksa.
"Nakhoda yang tangguh itu tidak lahir di laut yang tenang, tapi lahir di laut yang penuh dengan ombak dan badai. Inilah ujian kepemimpinan Presiden Prabowo," sentil Hari.
Lebih lanjut, Hari mengapresiasi keteguhan sikap Prabowo yang tetap berdiri tegak di koridor konstitusi serta piawai memainkan seni memimpin di tengah turbulensi politik yang kencang. Ketegasan ini sekaligus menjadi sinyal peringatan bagi barisan para pemburu rente.
"Meskipun ada beberapa oknum yang mencoba memanfaatkan kedekatan agar ABS (Asal Bapak Senang), jurus itu dipastikan tidak akan berlaku di mata Presiden Prabowo," tegasnya.
Kendati demikian, Hari mengingatkan agar seluruh elemen masyarakat sipil tidak lengah dan terus mengawal jalannya penyidikan kedua kasus tersebut agar tidak masuk angin di tengah jalan.
"Publik harus tetap mengawal ketat, sehingga sinergisitas presiden dengan rakyatnya tidak berjarak. Mari kita bergandengan tangan menjaga bangsa ini sesuai amanat Pembukaan UUD 1945," tutup Hari.
