Prabowo Kritik Neoliberalisme, Dorong Kembali Ekonomi Kerakyatan

Presiden Prabowo Subianto mengkritik penerapan faham ekonomi neoliberal yang dinilainya telah lama memengaruhi arah perekonomian Indonesia.

"Kita melihat ekonomi indonesia dikuasai oleh faham ekonomi Neoliberal yang sesungguhnya adalah bertentangan dengan UUD 1945," ujar Prabowo di puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu, 12 Juli 2026.

Menurutnya, Indonesia sudah cukup lama berupaya mengembalikan arah pembangunan ekonomi sesuai dengan gagasan para pendiri bangsa, yakni ekonomi ekonomi berlandaskan asas keluarga dan kerakyatan.

"Cukup lama kita berjuang untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi ke arah yang dirancang oleh pendiri-pendiri bangsa kita yaitu ekonomi kekeluargaan. Ekonomi kerakyatan, ekonomi dimana semua unsur harus berperan dan harus diberi kesempatan," kata dia. 

Namun, Prabowo menyebut terdapat kekeliruan bersama dari para elite pada masa lalu yang terlalu mengagungkan sistem ekonomi Barat yang dinilai mampu membawa kemajuan secara cepat.

Presiden menilai, perjalanan selama tiga dasawarsa telah membuktikan bahwa kapitalisme dan neoliberalisme bukan menjadi solusi untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.

"Ternyata, setelah tiga dasawarsa kita melihat tidak benar. Saya termasuk mungkin salah satu yang dari awal sudah memperingatkan bahwa faham kapitalisme, neoliberal tidak akan berhasil dan tidak akan membawa kesejahteraan dan tidak mungkin membawa kesejahteraan kepada rakyat banyak," ungkapnya.