Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, saat menerima audiensi Pemerintah Kota Subulussalam, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, di Kantor Kementerian Sosial. (Foto: Kemensos)
Percepatan Program Sekolah Rakyat, dipastikan Kementerian Sosial (Kemensos) memerhatikan prinsip kehati-hatian, terutama soal penggunaan anggarannya.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, saat menerima audiensi Pemerintah Kota Subulussalam, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis, 9 Juli 2026.
Dalam kesempatan itu, sosok yang kerap disapa Jabo ini mengatakan, percepatan implementasi program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari usaha pemerintah membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
"Presiden memang maunya cepat, karena masih ada sekitar 4 juta anak yang belum sekolah. Tapi tahapannya tetap harus sesuai mekanisme Kemensos agar penganggaran bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Namun katanya, seluruh tahapan pembangunan dan pengelolaan program tetap mengikuti mekanisme yang berlaku, sehingga Jabo meminta pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat untuk pengentasan kemiskinan.
Dia juga menekankan pentingnya penyelesaian administrasi lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen, terutama untuk Kabupaten Aceh Singkil.
"Untuk lahan, sertifikat harus dibawa. Kalau tidak bawa sertifikat, urusan sekolah tidak bisa diproses. Minggu ini saya minta untuk buktikan. Saya berharap Singkil memiliki Sekolah Rakyat permanen. Kalau bisa tahun ini,” katanya dijawab anggukan penuh kesiapan Bupati Singkil Safriadi Oyon.
Sementara itu, Wali Kota Subulussalam Rasyid dalam pertemuan ini melaporkan progres pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya yang telah memasuki tahap akhir.
"Alhamdulillah, Sekolah Rakyat kami sudah tahap finishing. Terakhir progresnya mencapai 74 persen," ujarnya.
Ia menambahkan, percepatan pembangunan dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur yang bekerja secara bergantian untuk mengejar target penyelesaian di tanggal 14 Juli mendatang.
Adapun Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu Rika Varia Nora menyampaikan sejumlah tantangan pelayanan sosial di daerahnya. Salah satunya adalah penanganan ODGJ dan ABH yang masih terkendala keterbatasan sarana dan prasarana.
Di bidang pendataan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu terus memperkuat pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui peningkatan kapasitas operator di setiap desa serta verifikasi lapangan.
“Indragiri Hulu menargetkan pembaruan data mencapai 50 persen penduduk pada September dan 100 persen pada Desember 2026,” ujar Rika.
Rika juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemensos dalam pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), khususnya bagi Suku Talang Mamak.
Selain itu, pemerintah daerah tengah menyiapkan lebih dari 100 KPM PKH untuk mengikuti Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) melalui pengembangan usaha yang disinergikan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP).
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wamensos Agus Jabo mengatakan bahwa pemerintah pusat membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan pemerintah daerah dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan.
"Pokoknya saya senang kalau daerah semangat untuk pengentasan kemiskinan. Saya akan dukung selama Kemensos punya program. Itu memang perintah Presiden, jadi ke pemerintah pusat jangan malu-malu atau takut. Memang kita diminta berkolaborasi," demikian dia menambahkan.
