MAKI Sesalkan Kortas Tipidkor Kibarkan Bendera Putih sebelum Perang di Kasus Febrie

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyayangkan keputusan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri yang melimpahkan penanganan perkara dugaan korupsi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).

Boyamin menilai langkah tersebut menunjukkan penyidik terlalu cepat menyerah.

"Saya menyayangkan penyidik Kortastipidkor kok gampang menyerah, gampang mengibarkan bendera putih. Belum apa-apa sudah melimpahkan," kata Boyamin kepada RMOL, Minggu, 12 Juli 2026.

Boyamin menilai, muncul berbagai spekulasi di publik atas keputusan tersebut.

"Orang bisa menilai mereka nggak cukup buktinya terus cepat-cepat dilimpahkan. Atau mereka takut menghadapi kendala-kendala. Atau bahkan ada tekanan-tekanan politik," ujarnya.

Menurut Boyamin, penyidik seharusnya menuntaskan penyidikan terlebih dahulu, mulai dari pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, audit kerugian negara, hingga penelusuran dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebelum menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.

Kortastipidkor Polri telah melimpahkan penanganan tiga perkara dugaan korupsi ke Kejagung, yakni perkara tata niaga batu bara, PT ASABRI, dan PT Krakatau Steel.

Dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dan pihak swasta Don Ritto (DR).

Febrie disangkakan melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU, sedangkan Don Ritto diduga melakukan TPPU yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Pelimpahan perkara dilakukan ke Kejagung untuk melanjutkan proses penegakan hukum sesuai kewenangannya.