Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons proyeksi lembaga konsultan properti Knight Frank yang memperkirakan jumlah orang super kaya di Indonesia akan melonjak 82 persen dalam lima tahun ke depan.
Airlangga menegaskan pemerintah saat ini lebih memprioritaskan upaya memperkecil ketimpangan ekonomi melalui perbaikan koefisien gini, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Ya, arahan Bapak Presiden kita sekarang mendorong perbaikan koefisien gini. Jadi program itu yang kita coba dan kita akselerasi dengan beberapa program unggulan Pak Presiden," ujar Airlangga, dikutip Sabtu, 11 Juli 2026.
Menurut dia, pemerintah menjalankan kebijakan yang menyasar dua kelompok masyarakat sekaligus, yakni mendorong masyarakat kelas menengah agar terus meningkat kesejahteraannya dan memastikan kelompok miskin serta rentan tetap mendapatkan perlindungan sosial.
Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah penyaluran bantuan pangan berupa beras untuk tiga bulan ke depan, yakni Juli hingga September, guna menjaga kebutuhan masyarakat pada kelompok desil terbawah.
"Jadi dengan berbagai program itu diharapkan kelas menengah ini juga bisa ketarik, dan yang desil 4 ke bawah kita jaga kebutuhan mereka untuk pangan. Makanya kita luncurkan program tambahan yang beras ini kita lanjutkan 3 bulan," jelas Airlangga.
Selain memperkuat perlindungan sosial, pemerintah juga memperbesar dukungan terhadap sektor perumahan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Program tersebut memberikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, termasuk untuk kepemilikan rumah, dengan plafon hingga Rp5 miliar.
Tingginya realisasi penyaluran membuat pemerintah memutuskan menambah alokasi anggaran KUR Perumahan menjadi Rp50 triliun hingga akhir tahun.
"Kemudian kita dorong program perumahan karena perumahan itu kunci untuk masyarakat kelas menengah dan ke bawah, dimana salah satunya kan dari program baru yang diluncurkan dengan kredit usaha rakyat yang sampai Rp5 miliar. Dan realisasinya ini cukup bagus dan sampai akhir tahun kita naikkan plafonnya ke Rp50 triliun," ungkapnya.
Di saat yang sama, pemerintah memastikan berbagai insentif untuk menjaga konsumsi rumah tangga tetap dilanjutkan.
"Kemudian PPN Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh Ditanggung Pemerintah (DTP), kita masih jalankan. Kemudian juga kita untuk mendorong daya beli termasuk untuk program liburan ini juga kita dorong. Kemudian kita jaga kan harga Pertalite dan harga biodiesel kita jaga pada harga subsidi," pungkas Airlangga.
Sebelumnya, laporan terbaru Knight Frank memperkirakan jumlah Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI) atau individu dengan kekayaan bersih sedikitnya 30 juta dolar AS akan meningkat dari 3.866 orang pada 2026 menjadi 6.966 orang pada 2031.
Dengan pertumbuhan sebesar 82 persen dalam lima tahun, Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan laju peningkatan populasi orang super kaya tertinggi di dunia, melampaui sejumlah negara lain seperti Arab Saudi dan Polandia yang diperkirakan mencatat pertumbuhan sekitar 60 persen.
