Berita

Kapusjianmar Seskoal Laksma TNI Salim. (Foto: Dokumentasi TNI AL)

Pertahanan

Laksma TNI Salim Usul Konsep Hybrid Maritime Security dalam Forum CADTE di China

MINGGU, 12 JULI 2026 | 00:01 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

The 4th China ASEAN Defence Think Tank Exchange Program (CADTE), dihadiri 160 peserta para pemikir dari China dan ASEAN baik dari kalangan militer maupun akademisi yang dilaksanakan di Kunming, Yunnan, China pada 8-11 Juli 2026. 

Topik pembahasan kali ini adalah dengan menggagas Practicing the ASEAN Security Model: China and ASEAN Jointly Respond to a Changing World. 

Delegasi Indonesia menghadirkan Kapusjianmar Seskoal Laksma TNI Salim, M.Phil, Prof. Anak Agung Banyu Perwita, Phd dari Universitas Pertahanan, dan researcher dari CSIS, Pieter Alexander Pandie.


Dalam diskusi kerja sama keamanan maritim, Laksma TNI Salim mengusulkan konsep Hybrid Maritime Security Governance System, yaitu sebuah tata kelola keamanan maritim menggabungkan peran negara, organisasi regional, militer, penegak hukum, sektor swasta, dan aktor non-negara. 

“Tujuannya untuk mengelola ancaman keamanan maritim melalui kerja sama yang fleksibel, terkoordinasi dan berbasis aturan internasional maupun aturan keselamatan bernavigasi,” kata Laksma Salim dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu malam, 11 Juli 2026.

Kegiatan tersebut sejalan dengan perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali agar personel TNI AL terus meningkatkan peran diplomasi maritim dalam lingkup regional maupun global guna menciptakan perdamaian bersama.

Forum tersebut membahas perkembangan geopolitik global yang semakin cepat dan dinamis, ancaman keamanan konvensional berubah menjadi ancaman hibrida yang berujung pada perebutan sumber daya energi dan pangan pada era economic warfare dalam Globalization 2.0. 

Menurut Salim, konflik yang terjadi di Laut China Selatan (LCS) jika tidak dikelola dengan baik maka akan berujung pada game changer pada dua kekuatan Rivalry besar yaitu China dan Amerika. 

"ASEAN harus tampil sebagai regional balance of power untuk menjadikan wilayah LCS wilayah damai dengan penyelesaian konflik melalui hukum, kerja sama dan kesejahteraan bersama," pungkas Salim.


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya