Bawaslu Cari Formula Pisahkan Fungsi Pengawas dan Hakim di Pemilu 2029

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mulai bersiap menata desain kelembagaan demi menyongsong Pemilu Serentak 2029.

Salah satu fokus utama yang kini tengah digodok adalah mencari formulasi ideal untuk memisahkan fungsi ganda Bawaslu sebagai pengawas sekaligus pemutus perkara pelanggaran administrasi.

Langkah ini diambil menyusul adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang resmi memisahkan rezim pemilu menjadi pemilu nasional (Pilpres dan Pileg DPR/DPD) dan pemilu lokal (Pilkada dan Pileg DPRD). Putusan ini otomatis membatalkan model pemilu lima kotak suara seperti yang berlaku pada 2024.

Anggota Bawaslu RI, Puadi menjelaskan, penataan regulasi dan penguatan kelembagaan sengaja dicicil sejak dini demi menjawab tantangan baru pasca putusan MK tersebut, meskipun tahapan formal Pemilu 2029 baru akan bergulir pada tahun 2027 mendatang.

"Tantangan pertama adalah bagaimana menjaga pemisahan yang jelas, antara satu sisi kita melakukan konsep pengawasan, dan satu sisi bagaimana kita bisa melakukan proses adjudikasi (pemutusan perkara)," ujar Puadi kepada wartawan, Jumat, 10 Juli 2026.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu ini tidak menampik bahwa selama ini publik kerap mengkritisi dualisme kewenangan yang melekat pada Bawaslu berdasarkan UU 7/2017 tentang Pemilu. Kritik tersebut muncul karena fungsi 'jaksa' (pengawas) dan 'hakim' (pemutus) yang menyatu dianggap membuat kinerja Bawaslu bias.

"Saya melihat memang banyak masyarakat yang mengkritisi dualisme kewenangan ini. Karena itu, hakikat persiapan Pemilu 2029 sebenarnya sudah dimulai dari sekarang melalui evaluasi matang ini," lanjut mantan Anggota Bawaslu DKI Jakarta tersebut.

Kendati menuai kritik, Puadi menilai pengalaman Bawaslu dalam mengesekusi pilihan kebijakan hukum (legal policy) tersebut patut dikembangkan. Formula baru yang dicari nantinya diarahkan untuk memperkuat kualitas demokrasi, bukan semata-mata memperbesar ego sektoral lembaga.

"Penguatan Bawaslu ini bukanlah semata-mata untuk memperbesar kewenangan lembaga kita, melainkan bagaimana memperkuat kualitas demokrasi yang kita impikan. Semakin baik mekanisme penyelenggaraan, semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu," demikian Puadi.