Menapaki Abad Kedua, NU Mau ke Mana?

SERATUS tahun pertama Nahdlatul Ulama adalah kisah tentang ketahanan. Ia berhasil melewati berbagai gelombang sejarah yang menghantam bangsa ini, mulai dari kolonialisme, revolusi, otoritarianisme, hingga demokratisasi. Namun memasuki abad keduanya, tantangan yang dihadapi NU tidak lagi semata-mata datang dari luar organisasi.

Sebagian justru muncul dari dalam dirinya sendiri: fragmentasi kepentingan, polarisasi elite, perebutan otoritas, serta semakin lebarnya jarak antara dinamika organisasi dan kebutuhan warga nahdliyin di akar rumput. Karena itu, agenda NU ke depan tidak cukup hanya berbicara tentang siapa yang akan menjadi ketua umum berikutnya.

Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan NU untuk memasuki abad keduanya?

Tentu saja terlalu naif jika menganggap seluruh persoalan NU akan selesai hanya dengan menghadirkan ketua umum baru. Organisasi sebesar NU tidak dibangun atau dihancurkan oleh satu orang. Ia ditopang oleh tradisi, sistem, jaringan sosial, dan budaya kelembagaan yang telah terbentuk selama puluhan tahun.

Namun sama naifnya ketika juga dianggap bahwa figur kepemimpinan tidak penting. Dalam banyak momentum sejarah, arah sebuah organisasi sering kali ditentukan oleh kemampuannya menghadirkan sosok yang tepat pada waktu yang tepat.

Karena itu, tantangan NU hari ini bukan memilih antara pembenahan institusi atau pergantian kepemimpinan, melainkan memastikan bahwa keduanya berjalan secara beriringan.

Hal itu beriringan dengan fakta bahwa NU saat ini tengah mengalami fase transisi institusional. Philip Selznick dalam Leadership in Administration menjelaskan bahwa organisasi yang telah mengalami institusionalisasi akan menghadapi tantangan berbeda dengan organisasi pada fase awal pertumbuhannya.

Jika pada tahap awal fokus organisasi adalah membangun struktur dan memperluas pengaruh, maka pada tahap kematangan tantangan utamanya adalah menjaga relevansi institusi di tengah perubahan sosial tanpa kehilangan identitas dasarnya. Setelah berhasil melewati fase konsolidasi dan ekspansi selama satu abad, NU kini berada tepat pada persimpangan tersebut.

Mengidentifikasi Nakhoda Baru

Situasi semacam ini membutuhkan lebih dari sekadar pemimpin administratif. NU memerlukan pemimpin transisional, yakni sosok yang mampu menjembatani warisan abad pertama dengan kebutuhan abad kedua. Pemimpin yang tidak hanya memiliki legitimasi tradisional, tetapi juga kapasitas intelektual, kemampuan membangun konsensus, dan visi strategis untuk menghadapi perubahan zaman.

Dalam konteks itulah, bisa dimaklumi ketika nama Nasaruddin Umar mengemuka akhir-akhir ini dan dianggap memiliki relevansi dengan situasi NU saat ini.

Tentu, pembicaraan mengenai figur tidak boleh berhenti pada soal popularitas atau kedekatan politik. Yang lebih penting adalah melihat sejauh mana seorang tokoh mampu menjawab kebutuhan organisasi. Dalam situasi konflik yang akhir-akhir ini menggerogoti tubuh keorganisasian NU, ada setidaknya tiga tipe pemimpin yang dibutuhkan.

Pertama, NU membutuhkan nakhoda yang relatif berada di atas garis-garis faksional yang selama ini mewarnai dinamika organisasi. Dalam situasi ketika berbagai kelompok cenderung saling mengonsolidasikan pengaruhnya masing-masing, NU membutuhkan figur pemersatu yang tidak sepenuhnya teridentifikasi dengan salah satu kutub.

Kemampuan menjembatani berbagai kelompok menjadi modal penting bagi organisasi yang sedang menghadapi potensi polarisasi.

Kedua, NU membutuhkan sosok yang mampu mewakili perpaduan antara tradisi keulamaan dan tradisi intelektual. Ia lahir dari lingkungan pendidikan Islam, tetapi pada saat yang sama tumbuh sebagai akademisi dan pemikir.

Perpaduan semacam ini menjadi semakin penting ketika NU dituntut untuk tetap berakar pada tradisi pesantren sekaligus mampu berdialog dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan isu-isu global kontemporer.

Ketiga, NU juga butuh pemimpin yang memiliki pengalaman panjang dalam ruang birokrasi dan diplomasi keagamaan untuk memberikan perspektif yang luas mengenai posisi Islam Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.

Abad kedua NU tidak hanya akan diukur dari pengaruhnya di dalam negeri, tetapi juga dari kemampuannya menawarkan kontribusi bagi peradaban global. Dalam konteks ini, kemampuan membangun jejaring lintas institusi dan lintas negara menjadi aset yang tidak dapat diabaikan.

Perubahan Bukan Sekedar Soal Figur

Namun demikian, masa depan NU tidak boleh disandarkan pada figur semata. Sebaik apa pun seorang pemimpin, ia tidak akan mampu membawa perubahan berarti tanpa pembenahan kelembagaan yang serius. Karena itu, diskusi mengenai kepemimpinan harus berjalan beriringan dengan agenda reformasi organisasi.

Agenda pertama yang perlu dipikirkan adalah menata kembali hubungan antara PBNU dan jaringan pesantren. Selama ini pesantren sering diposisikan sebagai basis legitimasi organisasi, padahal sejatinya ia merupakan sumber utama produksi pengetahuan dan nilai-nilai ke-NU-an.

Memasuki abad kedua, pesantren perlu dikembalikan menjadi pusat pengembangan gagasan dan arah strategis organisasi. NU akan kehilangan identitasnya apabila hubungan dengan pesantren hanya bersifat simbolik.

Agenda kedua yang tak kalah penting adalah memperkuat sistem kaderisasi. Salah satu tantangan terbesar organisasi besar adalah kecenderungan menggantungkan masa depannya pada figur-figur tertentu. Padahal keberlanjutan organisasi sangat ditentukan oleh kemampuannya menyiapkan kader secara sistematis.

NU memiliki sumber daya manusia yang luar biasa besar, baik di kalangan pesantren, akademisi, profesional, maupun aktivis sosial. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dikelola menjadi sistem kaderisasi yang terukur dan berkelanjutan.

Selanjutnya, agenda ketiga adalah memperjelas hubungan antara organisasi dan politik. Sejarah NU menunjukkan bahwa keduanya tidak pernah benar-benar terpisah. Namun pengalaman juga memperlihatkan bahwa banyak ketegangan internal muncul ketika batas antara kepentingan organisasi, kepentingan politik, dan kepentingan personal menjadi kabur.

Karena itu, NU memerlukan tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara peran kebangsaan dan independensi organisasi.

Agenda keempat yang juga perlu dibicarakan adalah transformasi digital yang sedang mengubah lanskap otoritas keagamaan. Hari ini, jutaan warga memperoleh pengetahuan agama melalui media sosial, podcast, kanal video, dan berbagai platform digital lainnya.

Pertanyaan pentingnya adalah apakah NU telah memiliki strategi yang memadai untuk mengisi ruang tersebut? Jika tidak, maka otoritas keagamaan yang selama ini dibangun melalui tradisi keilmuan yang panjang berpotensi tergeser oleh arus informasi yang serba cepat namun belum tentu memiliki kedalaman ilmiah.

Kemudian, agenda kelima adalah merevitalisasi fungsi syuriah sebagai pusat kebijaksanaan organisasi. Selama ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada dinamika tanfidziyah karena berkaitan dengan pengambilan keputusan dan pengelolaan organisasi. Padahal kekuatan khas NU justru terletak pada keberadaan syuriah sebagai penjaga arah moral, intelektual, dan keagamaan organisasi.

Menghidupkan kembali fungsi strategis syuriah berarti mengembalikan NU pada karakter dasarnya sebagai organisasi yang bertumpu pada otoritas ilmu dan kebijaksanaan ulama.

Pada akhirnya, memasuki abad kedua, NU tidak hanya membutuhkan pemimpin baru tapi juga paradigma baru dalam mengelola dirinya sendiri. Figur kepemimpinan tetap penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah kemampuan menjadikan kepemimpinan sebagai instrumen transformasi organisasi.

Ketika nama seperti Nasaruddin Umar muncul ke permukaan, ada semacam upaya untuk menemukan model kepemimpinan yang mampu menjembatani tradisi dan perubahan, otoritas dan dialog, stabilitas, dan pembaruan.

Sebagaimana pernah diajarkan para pendiri NU, organisasi besar tidak dibangun oleh kemenangan satu kelompok atas kelompok lain. Ia dibangun oleh kemampuan menjaga rumah bersama agar tetap berdiri kokoh meskipun di dalamnya terdapat beragam pandangan dan kepentingan.

Jika abad pertama adalah kisah tentang bertahan, maka abad kedua harus menjadi kisah tentang bertransformasi. Dan setiap transformasi selalu membutuhkan keberanian untuk memilih nakhoda yang tepat sekaligus kesungguhan untuk membenahi kapal yang akan berlayar.

Fathudin Kalimas
Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ketua Lakpesdam PCNU Kota Depok