Berita

Konferensi pers Komisi III DPR, Kamis 9 Juli 2026. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Komisi III DPR:

Siapa pun Terlibat Korupsi Batu Bara Harus Diproses, Termasuk Pejabat Negara

KAMIS, 09 JULI 2026 | 15:40 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pengusutan dugaan korupsi pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) harus dilakukan tanpa pandang bulu. 

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman mengatakan, siapa pun yang terbukti terlibat, baik pejabat negara, pengusaha, maupun pihak lainnya, harus mempertanggungjawabkan secara hukum.

Habiburokhman mengaku mengapresiasi sekaligus mendukung langkah Kortas Tipikor Polri dalam mengusut perkara tersebut hingga tuntas.


"Siapa pun yang terlibat dalam korupsi batu bara ini harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum," kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 9 Juli 2026.

Ia menegaskan, dugaan korupsi batu bara tidak hanya menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar, tetapi juga berdampak langsung terhadap masyarakat akibat terjadinya pemadaman listrik di sejumlah daerah.

Komisi III juga memastikan akan terus mengawal proses hukum agar berjalan sesuai aturan dan bebas dari intervensi.

Senada, Anggota Komisi III DPR, Sudeson Tandra, meminta seluruh aparat penegak hukum, termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan, solid mendukung pengungkapan kasus tersebut.

"Termasuk Jaksa, solid di belakang penyidik Kortas Tipikor untuk mengungkap perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan menghukum pelakunya seberat-beratnya," tegas Sudeson.

Menurutnya, tidak boleh ada perlakuan berbeda dalam penegakan hukum.

"Tidak penting dia pejabat, dia pengusaha, karyawan, yang tinggi-rendah semua sama di depan hukum. Maka kami meminta agar ini harus ditegakkan setegak-tegaknya," kata Sudeson.

Kortas Tipikor Polri sedang mengusut dugaan korupsi dan pencucian uang dalam pengadaan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU yang diduga menyebabkan kerugian negara sekitar Rp5 triliun. 

Penyidik juga menyebut terganggunya pasokan batu bara akibat dugaan korupsi itu berkontribusi terhadap terjadinya blackout di sejumlah wilayah Indonesia. 

Hingga kini, penyidik masih terus mendalami perkara dan belum menetapkan tersangka.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya