Berita

Bus Transjakarta di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. (Foto: RMOL/Widodo Bogiarto)

Nusantara

Fahira Idris: Pertahankan Tarif Transjakarta Rp3.500

KAMIS, 09 JULI 2026 | 13:24 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebaiknya melakukan kajian yang matang dan komprehensif sebelum memutuskan penyesuaian tarif Transjakarta dan Transjabodetabek. 

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengatakan, kebijakan tarif tidak cukup hanya dilihat dari kebutuhan operasional dan kondisi fiskal, tetapi juga harus menempatkan kemampuan serta kebutuhan pengguna transportasi publik sebagai subjek penting kajian.

Fahira menilai usulan tarif Rp5.000 untuk layanan Transjakarta di dalam Jakarta dan Rp10.000 untuk Transjabodetabek yang disampaikan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), termasuk opsi tiket terintegrasi dan paket langganan, perlu dikaji secara objektif.


Setiap pilihan kebijakan harus dihitung dampaknya terhadap daya beli warga, kualitas layanan, keberlanjutan subsidi, serta tujuan mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

“Transportasi publik adalah urat nadi kehidupan Jakarta. Karena itu, setiap kebijakan tarif harus diputuskan dengan sangat hati-hati," kata Fahira dalam keterangannya, Kamis 9 Juli 2026. 

Menurut Fahira, kemampuan warga membayar, pola perjalanan pengguna, kualitas layanan, subsidi, dan dampaknya terhadap penggunaan transportasi umum harus dibaca sebagai satu kesatuan. 

"Saya pribadi berharap dalam situasi ekonomi saat ini, tarif Transjakarta tetap dipertahankan dulu sebesar Rp3.500,” kata Fahira.

Menurut Senator Jakarta ini, terdapat lima hal penting yang perlu menjadi perhatian sebelum keputusan tarif baru diambil.

Pertama, kemampuan membayar warga dan beban riil biaya transportasi. Kedua, peningkatan kualitas layanan harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebijakan tarif.

Ketiga, desain tarif harus inklusif dan menyesuaikan pola perjalanan warga. Keempat, transparansi subsidi dan tujuan kebijakan.

"Kelima, memastikan partisipasi publik yang bermakna," pungkas Fahira.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya