Berita

Kakortas Tipidkor Polri, Irjen Totok Suharyanto usai menggeledah Cafe de’CLAN Signature dan Koin Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Rabu 8 Juli 2026. (Foto: RMOL/Bonfilio)

Politik

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

KAMIS, 09 JULI 2026 | 09:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penggeledahan bekas restoran milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah oleh penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya menuai sorotan.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan situasi yang tidak lazim karena melibatkan dua institusi penegak hukum.

"Sudah seperti perang antarinstansi, antar aparat, makin aneh, benar-benar gawat, kelas berat," ujar Hendri Satrio kepada RMOL, Kamis, 9 Juli 2026.


Sebelumnya, penyidik Kortastipidkor Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah restoran Prancis de' CLAN Signature dan Poin Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Restoran tersebut merupakan bekas usaha milik Jampidsus Febrie Adriansyah.

Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan korupsi di sektor batu bara yang disebut menyebabkan blackout listrik PLN dan mengakibatkan kerugian negara mencapai sekitar Rp5 triliun.

Pada hari yang sama, rumah Febrie Adriansyah juga dilaporkan dijaga ketat oleh puluhan personel TNI setelah penggeledahan berlangsung.

Menurut Hendri, dinamika yang terjadi diyakini telah diketahui oleh Presiden. Ia bahkan menilai momentum menjelang dua tahun pemerintahan dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan, termasuk upaya pemberantasan korupsi.

"Saya yakin presiden tahu. Kelihatannya presiden memang mengambil momentum jelang dua tahun pemerintahannya untuk melakukan perbaikan di negara ini, termasuk bersih-bersih ini," katanya.

Founder Lembaga Survei Kedai KOPI yang akrab disapa Hensa itu juga meyakini Presiden mengetahui perkembangan hubungan antarinstansi dalam penanganan perkara tersebut.

"Saya yakin antarinstansi seperti ini presiden pasti tahu. Dan kita apresiasi langkah presiden ini. Semoga korupsi memang bisa diberantas di negeri ini," lanjutnya.

Di akhir pernyataannya, Hendri turut menyinggung pihak-pihak yang sebelumnya sempat melontarkan isu mengenai "amplop" agar bersiap menghadapi proses hukum.

"Mungkin yang bercerita tentang amplop kemarin bisa jadi mesti siap-siap tuh. Makanya baiknya mundur dulu," pungkasnya.


Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya