Berita

Peluncuran D-8 Halal Expo Indonesia 2026 (Foto: Kemlu RI)

Dunia

Indonesia Dorong D-8 Jadi Kekuatan Baru Ekonomi Halal Global

KAMIS, 09 JULI 2026 | 08:42 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Gelaran D-8 Halal Expo Indonesia (HEI) 2026 diharapkan mampu memperkuat kerja sama ekonomi halal, rantai nilai halal, serta jejaring bisnis antar-negara anggota Developing 8 Organization for Economic Cooperation atau D-8 (Azerbaijan, Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, Turki). 

Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI Anis Matta saat meluncurkan D-8 HEI di Senayan Tennis Indoor Stadium, Jakarta, pada Rabu, 8 Juli 2026.

Menurut Anis, D-8 HEI merupakan langkah nyata pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan memperkuat integrasi ekonomi Indonesia dengan dunia Islam. 


“Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, Indonesia terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu jalannya adalah dengan memperkuat integrasi ekonomi Indonesia dengan dunia Islam, termasuk melalui pengembangan ekonomi halal,” ujar Wamenlu.

Mengusung tema “Strengthening D-8 Halal Economy Through International Collaboration”, D-8 HEI 2026 akan menjadi platform utama bagi pelaku bisnis, industri, investor, dan pembuat kebijakan untuk memperkuat rantai nilai halal D-8 serta membuka akses yang lebih luas ke pasar global.

Acara tersebut akan berlangsung hingga 12 Juli 2026 dan diharapkan dapat memperkuat kemitraan ekonomi dan mendorong ekspansi kerja sama business-to-business di berbagai sektor, antara lain makanan dan minuman, kecantikan, fashion, obat-obatan, pariwisata, keuangan, serta jasa digital. 

Selain Wamenlu, acara peluncuran juga dihadiri oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan; Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sholahudin Al Aiyub; Anggota Badan Pelaksana BPKH, Dr. Sulistyowati; serta para duta besar negara anggota D-8 di Jakarta.

D-8 Organization for Economic Cooperation atau D-8 dibentuk pada 1997 untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan pembangunan antar-negara anggota. 

Anggota D-8 terdiri atas Indonesia, Bangladesh, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, Turki, serta Azerbaijan yang bergabung pada 2025. Sekretariat D-8 berkedudukan di Istanbul, Turki. 

Sebagai forum kerja sama ekonomi, D-8 memiliki kekuatan kolektif yang besar dengan total populasi sekitar 1,3 miliar jiwa atau 16 persen dari populasi dunia, serta produk domestik bruto gabungan sekitar 5,1 triliun dolar AS.

Keketuaan D-8 dilaksanakan secara bergilir di antara negara anggota. Saat ini, Indonesia memegang Keketuaan D-8 untuk periode 2026-2027. 

Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi Ketua D-8 pada periode 2006-2008, yang antara lain menghasilkan penandatanganan Perjanjian D-8 Preferential Trade Agreement atau D-8 PTA di Bali. 

Sejak berlaku pada Juni 2024, D-8 PTA telah dimanfaatkan oleh eksportir nasional dengan nilai ekspor sekitar 36,4 juta dolar AS.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya