Berita

Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi. (Foto: Reuters)

Politik

PM Modi Perlu Perangi Islamofobia di India

RABU, 08 JULI 2026 | 11:26 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kehangatan Presiden Prabowo Subianto saat menyambut kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi mendapat tanggapan dari anggota DPR RI Mardani Ali Sera. 

Menurutnya, hubungan baik antardua pemimpin negara tetap harus diiringi komitmen untuk menghormati hak seluruh pemeluk agama, termasuk umat Islam.

Mardani menilai pelukan antara Prabowo dan Modi mencerminkan sikap terbuka Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.


"Pelukan ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo sebagai Presiden dari penduduk Muslim terbesar di dunia menyambut dengan baik dan ramah kehadiran PM Modi," kata Mardani lewat akun X miliknya, Rabu, 8 Juli 2026.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa berbagai organisasi hak asasi manusia, akademisi, dan pengamat internasional selama ini menyoroti sejumlah kebijakan pemerintahan Narendra Modi dan Partai Bharatiya Janata Party (BJP) yang dinilai berdampak tidak proporsional terhadap umat Islam di India.

Salah satu kebijakan yang disoroti adalah Citizenship Amendment Act (CAA), yang mempercepat jalur kewarganegaraan bagi pengungsi dari agama tertentu, tetapi tidak mencakup Muslim.

"Secara umum, banyak organisasi HAM, akademisi, dan pengamat internasional berpendapat bahwa sejumlah kebijakan pemerintah Narendra Modi dan Bharatiya Janata Party berdampak tidak proporsional terhadap umat Islam di India. Salah satunya Citizenship Amendment Act (CAA)," ujarnya.

Karena itu, Mardani berharap pemerintah India terus memperkuat perlindungan terhadap kebebasan beragama dan memerangi berbagai bentuk Islamofobia.

"Semua pemeluk agama mesti dihormati dan dijaga haknya," tegas politikus PKS tersebut.

Menurut Mardani, hubungan bilateral Indonesia dan India yang terus berkembang akan semakin kuat apabila dibangun di atas penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan perlindungan yang setara bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang agama.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

PLN Gercep Pulihkan Listrik Pascagempa NTT: Bukti Negara Hadir

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:26

Peduli NTT, Pemkab Tuban Batalkan Pesta Kemerdekaan

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:15

Tunda Agenda Internal, PDIP Fokus Bantu Korban Gempa NTT

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:00

Ketika Emak-emak Mengamuk di Depan Kepala BGN

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:50

HUT RI Momentum Bangkit Bersama di Tengah Duka Gempa

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:49

Operasional Pelabuhan Marina Disetop Pangkas Pendapatan Daerah Rp11 Miliar

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:33

PKS Yakin Rakyat Aceh Konsisten Bersama NKRI

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:30

BI Luncurkan Kartu Kredit Indonesia, Bisa Dipakai via QRIS

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:27

Bitcoin Menguat Terimbas Sentimen Positif Pasar Kripto Global

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:19

HUT Ke-81 RI Diwarnai Duka Gempa NTT: Ada Kesedihan di Tengah Perayaan

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:17

Selengkapnya