Berita

Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi. (Foto: Reuters)

Politik

PM Modi Perlu Perangi Islamofobia di India

RABU, 08 JULI 2026 | 11:26 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kehangatan Presiden Prabowo Subianto saat menyambut kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi mendapat tanggapan dari anggota DPR RI Mardani Ali Sera. 

Menurutnya, hubungan baik antardua pemimpin negara tetap harus diiringi komitmen untuk menghormati hak seluruh pemeluk agama, termasuk umat Islam.

Mardani menilai pelukan antara Prabowo dan Modi mencerminkan sikap terbuka Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.


"Pelukan ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo sebagai Presiden dari penduduk Muslim terbesar di dunia menyambut dengan baik dan ramah kehadiran PM Modi," kata Mardani lewat akun X miliknya, Rabu, 8 Juli 2026.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa berbagai organisasi hak asasi manusia, akademisi, dan pengamat internasional selama ini menyoroti sejumlah kebijakan pemerintahan Narendra Modi dan Partai Bharatiya Janata Party (BJP) yang dinilai berdampak tidak proporsional terhadap umat Islam di India.

Salah satu kebijakan yang disoroti adalah Citizenship Amendment Act (CAA), yang mempercepat jalur kewarganegaraan bagi pengungsi dari agama tertentu, tetapi tidak mencakup Muslim.

"Secara umum, banyak organisasi HAM, akademisi, dan pengamat internasional berpendapat bahwa sejumlah kebijakan pemerintah Narendra Modi dan Bharatiya Janata Party berdampak tidak proporsional terhadap umat Islam di India. Salah satunya Citizenship Amendment Act (CAA)," ujarnya.

Karena itu, Mardani berharap pemerintah India terus memperkuat perlindungan terhadap kebebasan beragama dan memerangi berbagai bentuk Islamofobia.

"Semua pemeluk agama mesti dihormati dan dijaga haknya," tegas politikus PKS tersebut.

Menurut Mardani, hubungan bilateral Indonesia dan India yang terus berkembang akan semakin kuat apabila dibangun di atas penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan perlindungan yang setara bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang agama.


Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya