Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menyelenggarakan Forum Kebangsaan bertajuk "Mencari Jalan Keluar Krisis Kebangsaan: Perspektif Ekonomi, Pendidikan, Keamanan, Geopolitik, dan Aktivisme" sebagai ruang dialog strategis untuk membahas berbagai tantangan yang tengah dihadapi Indonesia.
Forum yang berlangsung di Jakarta ini menghadirkan akademisi, praktisi, pengambil kebijakan, serta aktivis sebagai narasumber utama guna menawarkan gagasan dan rekomendasi kebijakan dalam menjawab persoalan bangsa secara komprehensif.
Ketua Panitia, Muh. Akmal Ahsan, menjelaskan bahwa Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan yang saling berkaitan, mulai dari kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, melemahnya partisipasi politik masyarakat, tantangan keamanan nasional, hingga perubahan geopolitik global yang semakin dinamis.
"Berbagai persoalan tersebut membutuhkan ruang dialog yang mampu mempertemukan berbagai perspektif sehingga lahir rekomendasi yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga dapat menjadi solusi nyata bagi pembangunan bangsa," ujar Akmal dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa malam, 7 Juli 2026.
Forum Kebangsaan ini menghadirkan lima narasumber dengan bidang keahlian yang berbeda.
Di antaranya Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, mengangkat tema Transformasi Ekonomi untuk Memberantas Kemiskinan, dengan pembahasan mengenai tantangan kemiskinan dan ketimpangan, industrialisasi dan hilirisasi, penguatan ekonomi desa, serta agenda transformasi ekonomi menuju Indonesia maju.
Perspektif keamanan nasional oleh Dr. Stepi Adriani, pemerhati intelijen dan keamanan nasional. Materi yang dibahas meliputi ancaman keamanan kontemporer, ketahanan nasional, konsep human security, serta strategi memperkuat stabilitas dan integrasi bangsa di tengah perubahan lingkungan strategis global.
Sementara itu, Wakil Dekan IV FKIP Uhamka, Amirullah, S.Pd.I., M.A, memaparkan Peta Jalan Pendidikan Nasional Menghadapi Krisis Kebangsaan. Pembahasannya berfokus pada transformasi sistem pendidikan, penguatan kualitas sumber daya manusia yang inklusif dan adaptif, serta penyusunan peta jalan pendidikan nasional sebagai fondasi Indonesia yang maju, berdaulat, dan berkeadilan.
Ketua DPP IMM Bidang Riset dan Teknologi, Muh. Akmal Ahsan, membahas tema Aktivisme dan Jalan Keluar Krisis Kebangsaan, dengan fokus pada krisis representasi politik, peran gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil, aktivisme sebagai instrumen transformasi sosial, serta penyusunan agenda kebangsaan yang berorientasi pada solusi.
Forum Kebangsaan diikuti oleh mahasiswa, akademisi, organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, aktivis, pengambil kebijakan, serta masyarakat umum. Kegiatan akan diawali dengan registrasi peserta, dilanjutkan pembukaan, sesi panel diskusi, dialog interaktif, hingga perumusan rekomendasi sebagai hasil akhir forum.
Melalui penyelenggaraan Forum Kebangsaan ini, DPP IMM berharap dapat membangun ruang dialog yang produktif lintas disiplin dan lintas generasi, sekaligus menghasilkan rekomendasi strategis mengenai transformasi ekonomi, pendidikan, keamanan nasional, geopolitik, serta penguatan aktivisme sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan Indonesia yang lebih adil, maju, dan berdaya saing.
Forum ini diharapkan tidak hanya menjadi wadah pertukaran gagasan, tetapi juga menjadi momentum lahirnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan generasi muda dalam merumuskan jalan keluar atas berbagai krisis kebangsaan yang tengah dihadapi Indonesia. Hingga Budiman Sudjatmiko dengan tegas mengatakan “kita akan menginap di rumah rakyat mengawal, hingga memberantas dua musuh saya kemiskinan dan kebodohan”.
Ketujuh rekomendasi IMM tersebut yakni:
Pertama, Reformasi kelembagaan partai politik, pendekatan ini penting agar setia parpol tidak berjalan sebagai saluran hasrat kekuasaan bagi pemilik modal.
Kedua, penguatan lembaga hukum dan hak asasi manusia, hukum tidak dijadikan lagi sebagai penjaga moral bangsa, melainkan sebagai alat kekuasaan untuk menghukum siapa saja yang bertindak tidak sesuai dengan kehendak kekuasaan.
Ketiga, memperjelas arah ekonomi nasional, cita-cita ekonomi Pancasila yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto haruslah sampai ke dapur dapur keluarga dengan bahasa yang mudah dipahami.
Keempat, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan. Pemerintah harusnya dapat menyelesaikan konflik sumber daya alam ini dengan pendekatan berbasis kepentingan rakyat lokal, tanpa harus menanggalkan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Kelima, tata kelola pendidikan yang proporsional, penataan yang rapi akan membuat pemerintah menuai hasil maksimal dan menghindari pemborosan anggaran. Tata kelola pendidikan yang proporsional diharapkan dapat membentuk kepribadian bangsa yang bermartabat menuju mobilitas sosial yang lebih baik.
Keenam, kedaulatan informasi dan etika ruang siber, negara wajib menjamin ruang kebebasan berekspresi secara daring dan tidak menggunakan undang undang transaksi elektronik secara represif untuk memberangus kritik yang sah dari kelompok masyarakat sipil.
Ketujuh, pemulihan kohesi sosial dan pengarusutamaan nilai moderasi, Negara harus hadir sebagai fasilitator dialog lintas kultural dan tidak membiarkan sikap anti intelektualisme atau radikalisme dogmatis tumbuh subur. Rekonsiliasi sosial ini adalah fondasi mutlak sebelum bangsa ini melangkah menuju cita cita kemajuan materiil.
