Berita

Politik

Seruan Pesantren Luhur Ciganjur Jelang Muktamar Ke-35 NU

SELASA, 07 JULI 2026 | 15:27 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), Pesantren Luhur Ciganjur menggelar Halaqah Pra-Muktamar bertajuk "Quo Vadis NU: Apakah NU Masih Milik Umat?" di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu malam, 4 Juli 2026. Forum tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus penyampaian kritik terhadap arah organisasi NU.

Kegiatan itu dihadiri para kader muda NU, santri, mahasiswa, serta perwakilan berbagai organisasi keagamaan. Dari forum tersebut lahir lima butir seruan moral yang ditujukan kepada para pimpinan NU menjelang Muktamar.

Pengasuh Pesantren Luhur Ciganjur, KH Arief Rachman Hamid Baidlowi, mengingatkan bahwa NU mampu bertahan lebih dari satu abad karena berdiri di atas kebijaksanaan dan barokah para ulama pendiri.


"Jarang ada organisasi yang mampu bertahan lebih dari 100 tahun. NU bukan organisasi biasa karena bersandar pada kebijaksanaan dan barokah para ulama founding father NU," ujar KH Arief.

Ketua Alumni Pesantren Luhur Ciganjur, KH Syaifullah Amin, menegaskan kepemimpinan NU semestinya hanya mengabdi kepada kepentingan warga Nahdliyin, bukan sibuk menunjukkan loyalitas kepada pihak lain.

"Halaqah ini lahir dari keprihatinan generasi muda Nahdliyin terhadap kondisi di tingkat pimpinan NU saat ini. NU bukan ajang perebutan jabatan. Kesetiaan pimpinan NU hanya boleh diberikan kepada warga Nahdliyin," tegasnya.

Sementara itu, Lurah Pesantren Luhur Ciganjur, Muhammad Fadhil Bilad, menjelaskan kegiatan tersebut merupakan inisiatif murni para santri dan alumni. Menurutnya, forum itu bertujuan menghimpun gagasan demi mengembalikan peran NU sesuai amanat AD/ART, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, advokasi masyarakat marjinal, dan pemberdayaan ekonomi umat.

Dari halaqah tersebut, peserta menyepakati lima seruan moral, yakni NU tidak boleh terkooptasi pemerintah, harus konsisten menjalankan organisasi sesuai AD/ART, lebih mengutamakan pelayanan kepada warga Nahdliyin, memperkuat fungsi advokasi serta pemberdayaan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan warga, serta meminta para pimpinan NU menghentikan konflik internal demi menjaga persatuan dan keharmonisan di lingkungan Nahdliyin.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya