Berita

Politik

Seruan Pesantren Luhur Ciganjur Jelang Muktamar Ke-35 NU

SELASA, 07 JULI 2026 | 15:27 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), Pesantren Luhur Ciganjur menggelar Halaqah Pra-Muktamar bertajuk "Quo Vadis NU: Apakah NU Masih Milik Umat?" di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu malam, 4 Juli 2026. Forum tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus penyampaian kritik terhadap arah organisasi NU.

Kegiatan itu dihadiri para kader muda NU, santri, mahasiswa, serta perwakilan berbagai organisasi keagamaan. Dari forum tersebut lahir lima butir seruan moral yang ditujukan kepada para pimpinan NU menjelang Muktamar.

Pengasuh Pesantren Luhur Ciganjur, KH Arief Rachman Hamid Baidlowi, mengingatkan bahwa NU mampu bertahan lebih dari satu abad karena berdiri di atas kebijaksanaan dan barokah para ulama pendiri.


"Jarang ada organisasi yang mampu bertahan lebih dari 100 tahun. NU bukan organisasi biasa karena bersandar pada kebijaksanaan dan barokah para ulama founding father NU," ujar KH Arief.

Ketua Alumni Pesantren Luhur Ciganjur, KH Syaifullah Amin, menegaskan kepemimpinan NU semestinya hanya mengabdi kepada kepentingan warga Nahdliyin, bukan sibuk menunjukkan loyalitas kepada pihak lain.

"Halaqah ini lahir dari keprihatinan generasi muda Nahdliyin terhadap kondisi di tingkat pimpinan NU saat ini. NU bukan ajang perebutan jabatan. Kesetiaan pimpinan NU hanya boleh diberikan kepada warga Nahdliyin," tegasnya.

Sementara itu, Lurah Pesantren Luhur Ciganjur, Muhammad Fadhil Bilad, menjelaskan kegiatan tersebut merupakan inisiatif murni para santri dan alumni. Menurutnya, forum itu bertujuan menghimpun gagasan demi mengembalikan peran NU sesuai amanat AD/ART, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, advokasi masyarakat marjinal, dan pemberdayaan ekonomi umat.

Dari halaqah tersebut, peserta menyepakati lima seruan moral, yakni NU tidak boleh terkooptasi pemerintah, harus konsisten menjalankan organisasi sesuai AD/ART, lebih mengutamakan pelayanan kepada warga Nahdliyin, memperkuat fungsi advokasi serta pemberdayaan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan warga, serta meminta para pimpinan NU menghentikan konflik internal demi menjaga persatuan dan keharmonisan di lingkungan Nahdliyin.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya