Salim M. Phil. (Foto: Dokumentasi Penulis)
DI tengah riuh rendah persoalan negeri yang seolah tak bertepi, kalender kembali menunjukkan angka 5 Juli pada esok hari. Sebuah tanggal yang dalam sejarah kita tidak sekadar lewat sebagai deretan hari, melainkan sebuah penanda waktu--sebuah "rem darurat" yang pernah ditarik oleh para pendiri bangsa pada tahun 1959 demi mengembalikan arah kapal besar bernama Indonesia ke koordinat aslinya: Pancasila dan UUD 1945.
Namun, hari ini, pertanyaannya bukan lagi tentang apa yang terjadi di masa lalu. Pertanyaannya adalah: Di mana posisi kompas kita saat ini?
Kita ibarat berada di atas sebuah kapal besar yang sedang diterjang badai. Di atas geladak, para pengelola kapal tampak sibuk dengan urusan mereka sendiri. Sementara itu, di ruang-ruang mesin yang pengap, rakyat kecil--para "kelasi" dalam kehidupan berbangsa--terus berjuang menahan panas dan kekurangan logistik.
Ada ironi yang menyesakkan. Ketika lembaga-lembaga tinggi negara--yang seharusnya menjadi pengawal arah pelayaran--justru kehilangan fungsinya sebagai penyeimbang (checks and balances), maka yang terjadi adalah sebuah anomali. Ketika Dewan Perwakilan Rakyat kehilangan lidahnya untuk menyuarakan jeritan rakyat, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat kehilangan wibawanya untuk menegur arah kompas yang menyimpang, maka kapal ini sedang berjalan tanpa nakhoda yang berpegang pada nilai luhur.
Kita menyaksikan politik yang terjebak dalam pragmatisme sempit sebuah Machiavellianisme yang memisahkan kekuasaan dari moralitas. Kepentingan elite diutamakan, sementara janji kemerdekaan untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum perlahan memudar, tertutup kabut ketidakadilan.
Para pendahulu kita dulu berjaya merajai samudra karena satu rahasia: Manunggaling Kawula Gusti. Sebuah kesatuan utuh antara pemimpin (Gusti) dan rakyat (Kawula), serta kepatuhan mutlak pada hukum alam dan Tuhan. Hari ini, prinsip itu retak. Ketika kekuasaan dijalankan dengan perilaku yang abai atau dalam bahasa yang lebih jujur, perilaku yang "gatheli dan mblegedhes" maka yang lahir adalah kemaksiatan struktural.
Logistik dikorupsi, hak rakyat dikebiri, dan keadilan sering kali menjadi barang dagangan. Inilah yang membuat lambung kapal bangsa kita, yaitu Staatsfundamentalnorm (norma dasar negara), menjadi keropos. Amandemen demi amandemen, alih-alih memperkuat, justru sering kali membuat kita semakin jauh dari cita-cita luhur para pendiri bangsa.
Mengingat 5 Juli bukanlah ajang nostalgia, melainkan sebuah keharusan eksistensial. Jika kita tidak ingin kapal ini terus melaju menuju jurang, maka kita harus berani mengambil keputusan besar: putar kemudi. Pemulihan total bukan sekadar jargon, melainkan ajakan untuk kembali menatap naskah asli UUD 1945, bukan untuk mundur ke masa lalu, melainkan untuk meneguhkan kembali fondasi yang pernah membuat bangsa ini begitu kokoh berdiri.
Kepada seluruh awak dan penumpang kapal besar Nusantara, jangan biarkan keresahan ini hanya berhenti di ruang-ruang diskusi. Kembalikan nalar kritis bahwa Anda adalah pemilik sah kapal ini. Rapatkan barisan karena kebangsaan bukanlah soal golongan, melainkan soal nasib yang sama dalam satu geladak yang sama. Tuntut integritas agar lembaga-lembaga tinggi negara kembali ke fungsi aslinya sebagai pelayan rakyat, bukan stempel kepentingan golongan.
Malam 5 Juli ini adalah alarm. Sebelum badai benar-benar menghantam lambung kapal, mari kita ingat kembali jalan pulang. Jalan menuju bangsa yang adil, makmur, dan berdaulat. Karena pada akhirnya, kapal ini bukan milik mereka yang duduk di kursi empuk, melainkan milik kita semua yang percaya bahwa Indonesia bisa lebih baik dari hari ini. Mari berlayar kembali ke koordinat kebenaran. Indonesia memanggil kita semua.
Salim M. Phil
Ketua Dewan Pakar KPPMPI, Kandidat Doktor Universitas Airlangga
