Berita

Kolase Logo PSI dan Jokowi. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Politik

PSI Bisa Jadi Musuh Bersama Partai Koalisi

JUMAT, 03 JULI 2026 | 14:34 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai berpotensi mempercepat kompetisi antarelite politik menuju Pemilu 2029. Bahkan, PSI disebut bisa menjadi "musuh bersama" jika terus memperluas pengaruh politiknya.

Pengamat politik Selamat Ginting menyebut, kompetisi akan semakin tajam apabila PSI berkembang menjadi kekuatan politik besar dan mulai bersaing dengan partai-partai lain yang saat ini berada dalam koalisi pendukung Presiden Prabowo Subianto.

"Kompetisi elite akan terjadi jika PSI berkembang menjadi kekuatan besar dan mulai bersaing dengan partai-partai koalisi yang lain, terutama koalisi yang mendukung Prabowo, dalam perebutan pengaruh menuju 2029," katanya lewat kanal Youtube Abraham Samad, Jumat, 3 Juli 2026.


Menurutnya, kompetisi elite akan semakin tajam mulai tahun ini. Yang tadinya diperkirakan memanas pada 2027, kini dipercepat dengan safari politik Jokowi.

Ia JUGA menilai safari politik tersebut juga berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan elite partai politik karena PSI dinilai sedang memperluas jaringan pengaruhnya.

Persaingan yang terjadi bukan semata memperebutkan kursi presiden, melainkan juga akses terhadap jaringan politik yang menjadi modal penting dalam kontestasi mendatang.

"Safari politik ini juga membuat elite khawatir akan digarap oleh PSI. Yang diperebutkan bukan hanya soal kursi presiden semata, tetapi juga akses terhadap jaringan politik. Nah, ini kan sedang menyebar jaring," ujarnya.

Karena itu, Selamat berpandangan PSI berpotensi dipersepsikan sebagai ancaman bersama oleh partai-partai lain apabila terus memperkuat basis politiknya.

"PSI bisa menjadi musuh bersama karena saat ini mereka sedang membangun jaringan politik dan juga sumber-sumber kekuasaan, termasuk menyentuh birokrasi," jelasnya.

Selamat menambahkan, pembangunan jaringan politik tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan kepada berbagai kelompok strategis dengan menawarkan prospek akses terhadap sumber daya kekuasaan di masa depan.

"'Kalau dekat dengan saya, kalau anak saya jadi presiden, akan ada sumber daya yang bisa Anda dapatkan.' Itu bagian dari upaya membangun jaringan politik," pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya