Berita

Kolase Logo PSI dan Jokowi. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Politik

PSI Bisa Jadi Musuh Bersama Partai Koalisi

JUMAT, 03 JULI 2026 | 14:34 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai berpotensi mempercepat kompetisi antarelite politik menuju Pemilu 2029. Bahkan, PSI disebut bisa menjadi "musuh bersama" jika terus memperluas pengaruh politiknya.

Pengamat politik Selamat Ginting menyebut, kompetisi akan semakin tajam apabila PSI berkembang menjadi kekuatan politik besar dan mulai bersaing dengan partai-partai lain yang saat ini berada dalam koalisi pendukung Presiden Prabowo Subianto.

"Kompetisi elite akan terjadi jika PSI berkembang menjadi kekuatan besar dan mulai bersaing dengan partai-partai koalisi yang lain, terutama koalisi yang mendukung Prabowo, dalam perebutan pengaruh menuju 2029," katanya lewat kanal Youtube Abraham Samad, Jumat, 3 Juli 2026.


Menurutnya, kompetisi elite akan semakin tajam mulai tahun ini. Yang tadinya diperkirakan memanas pada 2027, kini dipercepat dengan safari politik Jokowi.

Ia JUGA menilai safari politik tersebut juga berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan elite partai politik karena PSI dinilai sedang memperluas jaringan pengaruhnya.

Persaingan yang terjadi bukan semata memperebutkan kursi presiden, melainkan juga akses terhadap jaringan politik yang menjadi modal penting dalam kontestasi mendatang.

"Safari politik ini juga membuat elite khawatir akan digarap oleh PSI. Yang diperebutkan bukan hanya soal kursi presiden semata, tetapi juga akses terhadap jaringan politik. Nah, ini kan sedang menyebar jaring," ujarnya.

Karena itu, Selamat berpandangan PSI berpotensi dipersepsikan sebagai ancaman bersama oleh partai-partai lain apabila terus memperkuat basis politiknya.

"PSI bisa menjadi musuh bersama karena saat ini mereka sedang membangun jaringan politik dan juga sumber-sumber kekuasaan, termasuk menyentuh birokrasi," jelasnya.

Selamat menambahkan, pembangunan jaringan politik tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan kepada berbagai kelompok strategis dengan menawarkan prospek akses terhadap sumber daya kekuasaan di masa depan.

"'Kalau dekat dengan saya, kalau anak saya jadi presiden, akan ada sumber daya yang bisa Anda dapatkan.' Itu bagian dari upaya membangun jaringan politik," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya