Berita

Financial District Dubai. (Foto: Marco Morelli)

Bisnis

Ini Konsep PFII: Dapat Insentif Pajak hingga Pengadilan Khusus

JUMAT, 03 JULI 2026 | 12:24 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah menyiapkan berbagai insentif dan kemudahan bagi investor dalam pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), mulai dari fasilitas perpajakan, keimigrasian, hingga pembentukan pengadilan khusus untuk menangani sengketa bisnis internasional.

Skema tersebut menjadi bagian dari Rancangan Undang-Undang (RUU) PFII yang tengah dikebut pemerintah bersama DPR.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan regulasi itu dirancang untuk memperluas instrumen pembiayaan dan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang lebih kompetitif serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha global.


"RUU ini juga mengatur berbagai fasilitas dan kemudahan berusaha, termasuk fasilitas keimigrasian, ketenagakerjaan, residensi, perizinan, serta fasilitas perpajakan yang dirancang secara terukur untuk menarik investasi jangka panjang," kata Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Jumat 3 Juli 2026.

Selain insentif fiskal dan kemudahan berusaha, pemerintah juga menyiapkan pembentukan Pengadilan PFII. Menurut Purbaya, keberadaan lembaga tersebut menjadi salah satu elemen penting agar Indonesia memiliki pusat keuangan yang dipercaya pelaku usaha internasional.

"RUU ini mengatur pembentukan pengadilan PFII yang memiliki kewenangan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa-sengketa yang berkaitan dengan aktivitas usaha di PFII serta sengketa komersial internasional yang memiliki keterkaitan dengan wilayah tersebut," bebernya.

Ia menjelaskan, pengadilan khusus tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan dalam transaksi bisnis lintas negara sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia sebagai tujuan investasi.

Lebih lanjut, Purbaya mengatakan Pengadilan PFII nantinya dimungkinkan mengadopsi, menginkorporasi, menerapkan, atau menyesuaikan prinsip-prinsip hukum komersial internasional beserta standar global yang telah terbukti mendukung efisiensi dan kepastian hukum dalam aktivitas bisnis internasional.

Meski demikian, ia menegaskan penerapan konsep tersebut tidak akan mengurangi kedaulatan hukum Indonesia.

"Untuk memastikan kedaulatan hukum nasional tetap terjaga, pemerintah telah melakukan dialog dan mendapatkan dukungan serta masukan dari Mahkamah Agung atas substansi pengadilan PFII ini," tegas Purbaya.

Usai rapat kerja, Purbaya mengungkapkan pemerintah menjadikan sejumlah pusat keuangan internasional sebagai acuan dalam menyusun regulasi PFII, khususnya kawasan keuangan di Dubai dan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Menurutnya, konsep kedua wilayah tersebut lebih relevan dibandingkan Singapura karena sama-sama menerapkan pusat keuangan pada kawasan khusus (enclave), bukan dalam cakupan satu negara.

"Kita liat di luar negeri seperti apa. Salah satunya Dubai, Abu Dhabi. Tapi Singapura juga sepertinya sejenis cuma itu satu negara kan, beda. Kita akan cari contoh negara-negara yang enclave kecil seperti Dubai dan pusat keuangan lain yang seperti itu," tandas Purbaya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya