Berita

Brigjen Lalu Muhammad Iwan ditetapkan tersangka ketujuh oleh Kejagung. (Foto: Istimewa)

Publika

Brigjen Lalu Muhammad Iwan Jadi Tersangka Ketujuh Megakorupsi BGN

JUMAT, 03 JULI 2026 | 01:18 WIB

KITA lanjutkan drama skandal megakorupsi di tubuh BGN. Brigjen Lalu Muhammad Iwan (LMI) ditetapkan tersangka ketujuh oleh Kejagung. LMI sah bergabung dengan gerombolan Dadan Hindayana cs. 

Kamis 2 Juli 2026, Kejagung kembali mengumumkan satu tersangka baru. Brigadir Jenderal Lalu Muhammad Iwan, perwira Polri aktif yang pernah menjabat Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, serta kini menjabat Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, resmi ditetapkan sebagai tersangka ke-7.

Selamat datang di episode terbaru, "Kutukan Ompreng Nasional."


Satu per satu nama mulai memenuhi daftar.  Dadan Hindayana, Lodewijk Pulung, Sony Sonjaya, Asep Yusuf Somantri, Andrew Mulyono, dan Glory Harimas Sihombing. 

Kini LMI ikut masuk barisan. Sementara Kepala BGN saat ini, Nanik S. Deyang, sejauh ini belum ditetapkan sebagai tersangka dan masih menjalankan tugasnya.

Kalau daftar ini terus bertambah, jangan-jangan nanti Kejagung perlu bikin album stiker. Tinggal kumpulkan tujuh nama, bonus satu ompreng edisi terbatas.

Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan, Brigjen LMI diduga meminta saksi berinisial YCS dan RD mendirikan sebuah perusahaan pada 2025. Menurut penyidik, perusahaan itu dipersiapkan sebagai sarana menjual foodtray atau omprengan kepada mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Yang bikin rakyat ingin menepuk jidat pakai wajan, harga omprengan tersebut diduga ditentukan sendiri oleh tersangka. Bahkan, menurut penyidik, di dalam harga itu terdapat bagian yang diduga diperuntukkan agar proses persetujuan penjualan berjalan mulus.

Luar biasa.

Di negeri lain, ompreng cuma tempat nasi, ayam, sayur, dan buah. Di negeri +62 versi satir, ompreng diduga naik kasta menjadi benda mistis berkekuatan mengubah angka nol di rekening menjadi beranak-pinak.

Anak-anak mungkin cuma berharap, "Hari ini lauknya apa?" Sementara orang dewasa diduga sibuk menghitung, "Hari ini markup-nya berapa?"

Tragedinya ada di situ.

Yang diperebutkan bukan tambang emas. Bukan ladang minyak. Bukan proyek pelabuhan raksasa. Yang diduga dipermainkan justru wadah makan untuk anak-anak. Rasanya seperti mencopet uang sedekah di kotak amal, lalu masih sempat tersenyum saat kamera menyorot.

Brigjen LMI kini ditahan di Rumah Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penyidik menjeratnya dengan Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto KUHP 2023.

Publik tentu menghormati asas praduga tak bersalah. Penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah, dan pembuktiannya akan diuji di pengadilan.

Namun kemarahan masyarakat sulit dibendung. Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan. 

Program yang seharusnya mengisi perut anak-anak justru kini dipenuhi berita penggeledahan, penahanan, dan penetapan tersangka.

Rakyat diminta hidup hemat. Kurangi gula. Kurangi garam. Kurangi utang. Tapi setiap membuka berita, yang justru terasa berlebih adalah dugaan akal bulus sebagian oknum dalam mengakali uang negara.

Semoga daftar tersangka berhenti di angka tujuh karena seluruh pihak yang bertanggung jawab telah terungkap, bukan karena halaman buku penyidikan sudah kehabisan ruang. 

Sebab kalau ompreng saja sampai diduga bisa menjadi jalan menuju korupsi, rakyat mulai khawatir. Jangan-jangan nanti sendok, garpu, dan tutup panci pun ikut dijadikan "aset strategis" dalam episode berikutnya.

Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya