Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar. (Foto: Kemenko PM)
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar memastikan Sekolah Rakyat (SR) Sukoharjo siap beroperasi pada tahun ajaran baru yang dimulai 14 Juli 2026.
Kepastian itu diperoleh usai sosok yang akrab disapa Cak Imin itu didampingi Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Prof Abdul Haris meninjau langsung kesiapan sarana, prasarana, dan layanan pendidikan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Juli 2026.
Dalam peninjauan tersebut, Muhaimin menyampaikan progres pembangunan Sekolah Rakyat Sukoharjo telah mencapai lebih dari 90 persen. Fasilitas pendidikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA telah memasuki tahap akhir penyelesaian sehingga proses penerimaan peserta didik dan kegiatan belajar mengajar dapat segera dimulai.
"Alhamdulillah sudah 90% lebih, kita bersyukur SD, SMP, SMA sudah tinggal 10%. Itu artinya pembukaan bulan 14 Juli, masa penerimaan sudah bisa dilakukan sehingga tahun ajaran tahun ini sudah mulai bisa dilaksanakan," ujar Muhaimin.
Menko Imin menilai kondisi bangunan dan fasilitas Sekolah Rakyat Sukoharjo sudah sangat baik dan layak digunakan. Lingkungan belajar yang nyaman akan meningkatkan kepercayaan diri para siswa, khususnya anak-anak dari keluarga Desil 1 yang menjadi prioritas penerima manfaat program tersebut.
"Sangat bagus, sangat layak, dan ini akan meningkatkan rasa percaya diri adik-adik kita yang dari desil satu, yang diprioritaskan bersekolah di sini adalah yang paling miskin," katanya.
Sekolah Rakyat Sukoharjo dibangun di atas lahan seluas 5,1 hektare dengan kapasitas 270 siswa yang terbagi dalam jenjang SD, SMP, dan SMA. Setiap jenjang memiliki tiga rombongan belajar dengan kapasitas masing-masing 90 siswa.
Seluruh peserta didik akan memperoleh pendidikan berasrama secara gratis, termasuk tempat tinggal, makan, seragam, perlengkapan sekolah, hingga laptop sebagai penunjang proses pembelajaran.
Saat ini, kuota peserta didik jenjang SMP dan SMA telah terpenuhi, sementara pendaftaran jenjang SD masih dibuka. Hingga awal Juli 2026, jumlah pendaftar SD telah mencapai 37 siswa dari target 90 siswa.
Kedepannya, pemerintah akan terus melakukan sosialisasi dan evaluasi agar kuota tersebut dapat terpenuhi sehingga semakin banyak anak dari keluarga prasejahtera memperoleh akses pendidikan berkualitas.
Sekolah Rakyat merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Di Kabupaten Sukoharjo sendiri masih terdapat hampir 27 ribu keluarga yang tergolong Desil 1 sehingga kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan mobilitas sosial masyarakat.
Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan 93 Sekolah Rakyat permanen sepanjang 2026. Kemenko PM bersama Kementerian Sosial dan seluruh pemangku kepentingan akan terus melakukan evaluasi guna menyempurnakan penyelenggaraan program, baik dari aspek pembelajaran, pengelolaan asrama, maupun kualitas layanan pendidikan.
Lebih lanjut, Muhaimin menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya memastikan anak-anak memperoleh pendidikan gratis, tetapi juga menyiapkan masa depan mereka setelah lulus.
Kemenko PM akan terus mendorong lulusan Sekolah Rakyat, khususnya jenjang SMA, agar dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, memasuki dunia kerja, menjadi wirausahawan, maupun bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui jalur resmi dan terlindungi.
"Tujuan Sekolah Rakyat bukan hanya membuat anak-anak bisa sekolah, tetapi memastikan mereka memiliki masa depan yang lebih baik. Kita ingin mereka memiliki kesempatan melanjutkan kuliah, bekerja, berwirausaha, atau menjadi pekerja migran yang terampil dan terlindungi. Dengan begitu, pendidikan benar-benar menjadi jalan untuk memutus rantai kemiskinan," pungkasnya.
