Purbaya Sebut Singapura Jadi Tempat Penyimpanan Uang Korupsi Indonesia

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyinggung Singapura sebagai tempat penyimpanan dana hasil korupsi Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Purbaya saat merespons polemik Pasal 50A Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang diadukan koalisi sipil Danantara Monitor ke Financial Action Task Force (FATF), karena membuka ruang bagi praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya justru menyoroti posisi Singapura yang memiliki andil dari isu tersebut, karena dinilai memiliki pengaruh kuat di FATF.

Ia mengingatkan bahwa negara tersebut sebelumnya memegang kursi ketua lembaga internasional yang berfokus pada pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme itu.

“Salah satu pemain utama di FATF, ketua sebelumnya adalah Singapura, jadi mereka mempunyai peran yang kuat sekali di FATF, coba lihat yang saya bilang pemain utamanya tadi. Jadi ya enggak apa-apa (aduan ke FATF), kita lihat aja seperti apa berjalannya,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu 1 Juli 2026 malam.

Tak hanya itu, Purbaya juga menyiratkan Singapura terkait dengan praktik penyimpanan dana hasil korupsi dari Indonesia yang selama ini mengalir ke luar negeri.

“Jadi gini, Anda kan tahu uang korupsi kita taro di mana? (Singapura) gitu kira-kira jawabannya,” tegasnya.

Menurut Purbaya, dunia kebijakan tidak selalu dapat dilihat secara hitam dan putih. Karena itu, pemerintah berupaya menyusun instrumen yang dapat meminimalkan kerugian negara sekaligus memperkuat pembiayaan nasional.

“Dunia itu enggak hitam putih, kita jangan sampai dirugikan terlalu banyak aja. Itu langkah kebijakannya yang itu (terkait) Bond Merah Putih,” kata Purbaya.

Sebelumnya, Danantara Monitor menilai aturan perlindungan hukum bagi investor pembeli surat utang khusus Danantara, termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond berpotensi menimbulkan celah pencucian uang, sementara pemerintah menegaskan kebijakan tersebut merupakan praktik yang juga diterapkan sejumlah negara lain.

“Jadi ini (pasal 50A UU P2SK) enggak nyuci uang, negara lain banyak melakukan ini lebih dulu dari kita. Coba lihat yang saya bilang pemain utamanya tadi (Singapura),” tandasnya.