Aktivis 98 Komitmen Dukung Prabowo Berantas Korupsi hingga Efisiensi APBN

Kelompok 98 Resolution Network dan Keluarga Besar Eksponen 98 Lampung berkomitmen mengawal dan mengawasi program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Demikian disampaikan Suprianto, salah seorang inisiator 98 Resolution Network,  dalam konferensi pers di Grand Praba, Bandar Lampung, Rabu 1 Juli 2026.

Aktivis 98 Lampung menegaskan bahwa perjuangan reformasi belum selesai dan dinikmati seluruh rakyat Indonesia. 

"Reformasi sudah membuka ruang demokrasi dan melahirkan sistem politik yang lebih terbuka di Indonesia, dan perjuangan ini belum selesai. Kita harus memastikan keadilan sosial dirasakan seluruh rakyat Indonesia," kata Anto, sapaan akrab Suprianto.

Anto menegaskan bahwa eksponen Gerakan 98 Lampung harus memastikan berbagai kebijakan Presiden Prabowo yang sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 dalam mengelola sumber daya strategis untuk kemakmuran rakyat.

Aktivis 98 Lampung menilai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi, penataan pengelolaan sumber daya alam, efisiensi APBN, dan pembentukan Danantara untuk penataan BUMN, menjadi fondasi ekonomi nasional yang diharapkan berkeadilan.

"Program KDKMP dan MBG, menunjukan komitmen Presiden Prabowo untuk meningkatkan ekonomi rakyat," kata Anto.

Sementara itu, Abu Hasan, perwakilan Keluarga Besar Eksponen 98 Lampung, menyatakan meski memberikan dukungan terhadap berbagai program pemerintah, mereka menegaskan sikap tersebut tidak akan mengurangi komitmen untuk memberikan kritik dan menjaga demokrasi.

"Kami tetap menghormati kebebasan berpendapat sebagai hasil Reformasi 98. Namun kami berharap kritik terhadap pemerintah disampaikan secara konstruktif dengan menawarkan solusi dan alternatif kebijakan," kata Abu Hasan.

Senada, Cahyalana, perwakilan Keluarga Besar Eksponen 98 Lampung, menyatakan pemberantasan korupsi di Indonesia harus terus diperkuat dan aset yang diselamatkan negara dikembalikan ke rakyat melalui program-program kesejahteraan rakyat.

"Selain itu, ketegasan dalam penertiban kawasan hutan dan pembenahan perizinan pengelolaan SDA, menjadi kebijakan yang mempercepat penguatan ekonomi nasional," kata Cahyalana.