Berita

Pengamat politik Citra Institute, Efriza. (Foto: Istimewa)

Politik

Safari Jokowi ke Lampung Dinilai Simbol Jumawa Berbalut Budaya

RABU, 01 JULI 2026 | 12:04 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Langkah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memulai safari politik ke sejumlah daerah dengan titik awal di Lampung dinilai sebagai simbol sikap jumawa yang dibalut dalam bingkai budaya.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menilai manuver politik Jokowi di Lampung tercermin melalui prosesi adat yang digelar Keraton Keagungan Lampung, yakni pemberian gelar Baginda Pemuka Bangsa.

"Ini perdebatannya adalah kepada kelayakan Jokowi menerima gelar tersebut yakni Baginda Pemuka Bangsa, serta dikaitkan dengan relevansinya dan/atau legacy-nya Jokowi terhadap Lampung," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu 1 Juli 2026.


Menurut Efriza, apabila gelar tersebut dimaknai sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan terima kasih dari lembaga adat atas pengabdian Jokowi selama memimpin Indonesia selama 10 tahun, maka hal itu merupakan sesuatu yang sah. Terlebih jika tujuannya juga untuk melestarikan budaya adat Lampung.

"Jika ini serta sebagai bagian dari pelestarian budaya adat di daerah Lampung, saya merasa ini harus dihormati dan sah saja. Namun, elite politik cenderung menjadikan budaya sebagai komoditas untuk menaikkan citra," tuturnya.

Meski demikian, ia menilai safari politik Jokowi ke Lampung tetap memiliki dimensi politik yang kuat. Menurutnya, pemberian gelar tersebut memunculkan perdebatan mengenai kelayakan penerimanya, karena penilaian semacam itu sangat bergantung pada subjektivitas pihak pemberi gelar, yakni Keraton Keagungan Lampung.

"Perdebatan pemberian gelar hal wajar, sebab memang pemberian gelar cenderung penilaian lebih besar subjektivitas dari pemberi gelar, Keraton Keagungan Lampung," ujarnya.

Efriza juga menilai rangkaian prosesi tersebut, termasuk aksi menginjak kepala kerbau dalam ritual adat, berpotensi menimbulkan kesan kurang etis dan mencerminkan sikap jumawa seorang mantan kepala negara.

"Makna subjektivitas bukan artinya pernyataan yang menjelaskan ini preseden buruk atau tindakan yang salah. Namun ada kecenderungan kesombongan dalam politik di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," pungkasnya.


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya