Berita

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo menginjak kepala kerbau saat menerima gelar kehormatan dari lima kerajaan adat di Kedaton Keagungan, Bandar Lampung, Sabtu, 27 Juni 2026. (Foto: Istimewa)

Politik

Jokowi Merusak Budaya dan Tradisi!

RABU, 01 JULI 2026 | 00:22 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Sejak Joko Widodo alias Jokowi menjadi Presiden RI pada 2014, bangsa Indonesia terbelah. Mulanya, pembelahan itu hanya terbatas atas kaum cebong dan kampret, lalu meluas menjadi kaum kadrun hingga termul.

Sastrawan Politik Ahmad Khozinudin menilai diksi pembelahan itu dimulai dari sikap Jokowi yang hanya memposisikan diri sebagai Presiden bagi pendukungnya, bukan Presiden bagi segenap rakyat. 

"Pembelaan saat Pilpres 2014 dan 2019, terus dipelihara dan dilestarikan," kata Khozinudin, dikutip Rabu 1 Juli 2026.


Menurut Khozinudin, relawan politik yang semestinya bubar pasca Pilpres, ternyata terus dirawat Jokowi.

"Relawan diberi posisi di berbagai BUMN sebagai komisaris, dengan tugas untuk melindungi kekuasaan, menjadi buzzer pemerintah," kata Khozinudin.

Hingga yang paling dahsyat, kata Khozinudin, Jokowi merusak konstitusi demi melanjutkan tahta kekuasaan politik dinasti Solo. 

Putusan MK Nomor 90 telah merusak prasyarat kepemimpinan nasional yang sebelumnya telah diatur secara limitatif oleh konstitusi," kata Khozinudin.

Kini, Jokowi merambah lebih luas. Bukan hanya merusak politik dan konstitusi, tapi juga merusak budaya dan tradisi. 

"Jokowi pergi meninggalkan Lampung, dengan luka pembelahan masyarakat adat Lampung," kata Khozinudin.

Kekeluargaan dan kekerabatan adat di Lampung, saat ini terbelah, rusak karena kedatangan Jokowi yang mendapatkan gelar adat Paduka Pemuka Bangsa yang tanpa restu dan dihadiri oleh para raja pemuka adat di Lampung.

"Masyarakat adat Lampung berpolemik. Terbelah, tentang keabsahan gelar pada Jokowi, hingga potensi rusaknya tradisi penganugrahan gelar kehormatan pada masyarakat adat karena kooptasi politik," pungkas Khozinudin.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

Panen Raya TNI, Presiden Prabowo: Saya Bahagia Hari Ini

Jumat, 17 Juli 2026 | 22:57

UPDATE

Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026 Digelar di JCC, Dorong UMKM Naik Kelas

Rabu, 22 Juli 2026 | 20:25

Jaksa Agung Rotasi 29 Jaksa Termasuk Dirdik Jampidsus

Rabu, 22 Juli 2026 | 20:05

Bawaslu Mulai Susun Indeks Kerawanan Pemilu 2029

Rabu, 22 Juli 2026 | 20:00

Refly Harun Kawal Korban Dugaan Pemerasan Bangun Paulus

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:45

Max Blumenthal Soroti Ancaman Kebebasan Pers akibat Kemitraan AS-Israel

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:43

OPM Pimpinan Kopitua Heluka Diduga Dalang Pembunuhan Tiga Warga Sipil di Yahukimo

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:39

Pemuda Jabar Peduli Gelar Santunan untuk Korban Pesta Rakyat Garut

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:36

Gus Yahya Siap Bertarung Lagi Pertahankan Kursi Ketum PBNU

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:32

Pakta Integritas Perempuan Bangsa Wujud Totalitas Besarkan PKB

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:30

Wakapolri Ingatkan Perwira Remaja: Satu Tindakan Menyimpang Rusak Kepercayaan Polri

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:21

Selengkapnya