Berita

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo menginjak kepala kerbau saat menerima gelar kehormatan dari lima kerajaan adat di Kedaton Keagungan, Bandar Lampung, Sabtu, 27 Juni 2026. (Foto: Istimewa)

Politik

Jokowi Merusak Budaya dan Tradisi!

RABU, 01 JULI 2026 | 00:22 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Sejak Joko Widodo alias Jokowi menjadi Presiden RI pada 2014, bangsa Indonesia terbelah. Mulanya, pembelahan itu hanya terbatas atas kaum cebong dan kampret, lalu meluas menjadi kaum kadrun hingga termul.

Sastrawan Politik Ahmad Khozinudin menilai diksi pembelahan itu dimulai dari sikap Jokowi yang hanya memposisikan diri sebagai Presiden bagi pendukungnya, bukan Presiden bagi segenap rakyat. 

"Pembelaan saat Pilpres 2014 dan 2019, terus dipelihara dan dilestarikan," kata Khozinudin, dikutip Rabu 1 Juli 2026.


Menurut Khozinudin, relawan politik yang semestinya bubar pasca Pilpres, ternyata terus dirawat Jokowi.

"Relawan diberi posisi di berbagai BUMN sebagai komisaris, dengan tugas untuk melindungi kekuasaan, menjadi buzzer pemerintah," kata Khozinudin.

Hingga yang paling dahsyat, kata Khozinudin, Jokowi merusak konstitusi demi melanjutkan tahta kekuasaan politik dinasti Solo. 

Putusan MK Nomor 90 telah merusak prasyarat kepemimpinan nasional yang sebelumnya telah diatur secara limitatif oleh konstitusi," kata Khozinudin.

Kini, Jokowi merambah lebih luas. Bukan hanya merusak politik dan konstitusi, tapi juga merusak budaya dan tradisi. 

"Jokowi pergi meninggalkan Lampung, dengan luka pembelahan masyarakat adat Lampung," kata Khozinudin.

Kekeluargaan dan kekerabatan adat di Lampung, saat ini terbelah, rusak karena kedatangan Jokowi yang mendapatkan gelar adat Paduka Pemuka Bangsa yang tanpa restu dan dihadiri oleh para raja pemuka adat di Lampung.

"Masyarakat adat Lampung berpolemik. Terbelah, tentang keabsahan gelar pada Jokowi, hingga potensi rusaknya tradisi penganugrahan gelar kehormatan pada masyarakat adat karena kooptasi politik," pungkas Khozinudin.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya