Komisaris Bukan Hadiah Politik, Danantara Jangan Gadaikan Tata Kelola

Pengangkatan Mufli Budi Ananda yang dikenal publik sebagai asisten pribadi Raffi Ahmad sebagai komisaris di salah satu perusahaan patungan BUMN kembali memantik perdebatan mengenai tata kelola perusahaan negara. 

Perbincangan publik bukan semata-mata mengenai sosok yang diangkat, melainkan mengenai proses, standar kompetensi, dan pesan yang dikirimkan negara kepada masyarakat serta pelaku pasar.

Menanggapi polemik tersebut Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang, Ahmad Bintang mempertanyakan alasan danantara mengakomodir orang yang tidak memiliki background yang berkaitan dengan Danantara.

"Pak Prabowo Bilang Danantara Indonesia harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan transparansi, dengan kehati-hatian, dengan tata kelola yang sebaik-baiknya, dengan danantara mengakomodir komisaris yang tidak memiliki background yang sesuai artinya Danantara sudah bergerak diluar cita-cita Presiden atas pembentukannya,” kata Bintang dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu, 28 Juni 2026.  

“Urus Danantara ini tidak sama dengan mengurus jadwal syuting Raffi Ahmad, pakaian syuting atau apalah tapi Danantara ini hajat hidup Negara ada disini, jadi jangan sembarangan merusak tata kelola dengan merekrut orang dengan background asal-asalan,” tambahnya.

Polemik pengangkatan Asisten Raffi Ahmad sebagai komisaris  justru menimbulkan persepsi yang berlawanan. Ketika publik mempertanyakan kompetensi seseorang yang memperoleh jabatan strategis, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nama individu tersebut, tetapi juga kredibilitas Danantara sebagai institusi.

“Saya tegaskan bahwa seseorang yang berasal dari luar dunia korporasi bukan berarti otomatis tidak layak menjadi komisaris tapi yang menjadi persoalan adalah apakah proses seleksinya dapat dipertanggungjawabkan jangan sampai seleksi ini hanya lucu lucuan saja yang penting bisa saling mengakomodir sesama pejabat,” jelas Bintang.

Lanjut dia, pengisian jabatan strategis tanpa mempertimbangkan kompetensi yang relevan berpotensi menimbulkan preseden buruk bagi pengelolaan Danantara di masa mendatang. 

“Jika jabatan komisaris dipersepsikan sebagai ruang kedekatan personal ataupun relasi kuasa maka profesionalisasi Danantara akan jauh mengalami kemunduran,” ungkapnya.

Ia mendesak agar Danantara membuka secara transparan dasar pertimbangan, parameter penilaian, dan proses seleksi dalam pengangkatan Mufli Budi Ananda sebagai komisaris tersebut. 

“Keterbukaan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik sekaligus langkah penting untuk menjaga kredibilitas lembaga di mata publik,” pungkasnya.