Berita

Mantan Presiden Joko Widodo. (Foto: Dok PSI)

Politik

Safari Politik Jokowi Tuai Pro-Kontra

MINGGU, 28 JUNI 2026 | 12:33 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Safari politik yang dilakukan mantan Presiden Joko Widodo bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memunculkan beragam respons di ruang publik. 

Sebagian pihak menilai langkah tersebut merupakan bagian dari kebebasan berdemokrasi, sementara yang lain mengkritiknya karena dianggap tidak tepat dari sisi momentum.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai setiap warga negara, termasuk tokoh politik, memiliki hak untuk melakukan aktivitas politik, termasuk safari politik. Namun, ia mengingatkan agar aktivitas tersebut tidak mengabaikan tugas utama memperjuangkan kepentingan rakyat.


"Siapapun sebenarnya di negara kita bebas untuk melakukan aktivitas politik, safari politik. Tapi jangan pernah melupakan yaitu kerja utama, yaitu kerja-kerja kebangsaan, mengadvokasi kepentingan rakyat, memperjuangkan nasib masyarakat yang selama ini tidak mendapatkan pekerjaan bisa dapat pekerjaan. Orang yang saat ini miskin tidak lagi miskin, orang yang selama ini susah tidak lagi susah. Itu harus sama-sama dilakukan," kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, Minggu, 28 Juni 2026.

Menurutnya, politik elektoral memang sah dilakukan sejak jauh hari menjelang pemilu. Meski demikian, perhatian terhadap persoalan masyarakat tidak boleh dikesampingkan.

"Politik elektoral dapat dilakukan oleh siapapun sejak dini hari, tapi pada saat yang bersamaan pikirkan juga rakyat. Yang menjadi ramai itu seakan-akan politik kita itu hanya disederhanakan soal kekuasaan, soal kalah dan menang, soal coblos pencoblos, tapi kesulitan rakyat sering kali diabaikan," ujarnya.

Adi menekankan bahwa politik kebangsaan dan politik elektoral seharusnya berjalan beriringan. Dengan begitu, politik tidak hanya berorientasi pada perebutan kekuasaan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

"Mestinya politik kebangsaan jalan terus, politik elektoral juga terus. Ini yang disebut politik jalan tengah atau politik moderat, sehingga politik jangan dimaknai hanya untuk urusan kalah menang, tapi politik didesain untuk memperjuangkan nasib dan aspirasi dari kalangan yang memang butuh diperjuangkan saat ini," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya