Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad). (Foto: Dok. Setjen Infohan Kemhan)
Kementerian Pertahanan (Kemhan) didesak menghentikan pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Koperasi Kampung Nelayan yang tergabung dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2026.
Desakan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, menyusul bertambahnya jumlah peserta yang meninggal dunia selama mengikuti program pelatihan tersebut. Berdasarkan informasi yang disampaikan Kementerian Pertahanan, korban meninggal dunia kini mencapai lima orang.
Korban terbaru adalah Nola Dya Sari yang mengikuti Latsarmil di Satuan Pendidikan Dudik Bela Negara Kalimantan.
Sebelumnya, empat peserta lain yang meninggal dunia adalah Yonanda Muhammad Taufiq pada 17 Juni 2026, Anisa Muyassaroh pada 18 Juni 2026, Novia Rahmadhani Sihotang pada 22 Juni 2026, dan Muhammad Rifki Renaldi Gunawan pada 25 Juni 2026.
"Peristiwa meninggalnya lima orang calon manajer Kopdes Merah Putih ini merupakan masalah yang sangat serius. Jangan anggap enteng nyawa manusia yang meninggal. Karena itu saya mendesak Kementerian Pertahanan menghentikan sementara pelaksanaan Latsarmil dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut," tegas Oleh Soleh, Minggu, 28 Juni 2026.
Menurut Oleh Soleh, Kementerian Pertahanan tidak boleh menganggap murah nyawa para peserta yang meninggal dunia. Mereka merupakan putra-putri terbaik bangsa yang memiliki semangat untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi masyarakat melalui program Kopdes Merah Putih.
"Mereka adalah anak-anak bangsa yang berjuang untuk mendukung keberhasilan program Kopdes Merah Putih dengan mendaftarkan diri sebagai calon manajer. Karena itu setiap kejadian yang menyebabkan hilangnya nyawa harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh dianggap sebagai hal biasa," ujarnya.
Oleh Soleh juga meminta adanya perbaikan total terhadap sistem pembinaan dan pelatihan yang diberikan kepada calon manajer Kopdes. Menurutnya, pendekatan pelatihan harus disesuaikan dengan latar belakang peserta yang merupakan masyarakat sipil, bukan prajurit militer.
"Harus ada evaluasi dan perbaikan total terhadap pola pembinaan serta pelatihan yang diberikan. Mereka adalah masyarakat sipil sehingga pelatihan fisik yang dilakukan tidak boleh terlalu berat. Mereka bukan tentara dan tentu kemampuan fisiknya tidak sama dengan prajurit yang telah menjalani pendidikan kemiliteran," katanya.
Politisi PKB asal Dapil Jawa Barat XI itu menegaskan bahwa tujuan utama program SPPI dan Kopdes Merah Putih adalah menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengelola koperasi dan menggerakkan pembangunan ekonomi desa. Karena itu, aspek keselamatan dan kesehatan peserta harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelatihan.
"Kementerian Pertahanan harus melakukan evaluasi menyeluruh, mengungkap penyebab meninggalnya para peserta secara transparan, serta memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang," pungkas Oleh Soleh.
