Pansus DPRK Mimika saat menemui Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal. (Foto: Dok. Pribadi)
Panitia Khusus (Pansus) Mogok Kerja (Moker) DPR Kabupaten Mimika kembali melanjutkan upaya penyelesaian persoalan ketenagakerjaan yang menimpa ribuan pekerja di Papua Tengah dengan menemui Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal, di Jakarta, Jumat 26 Juni 2026.
Ketua Pansus Moker DPRK Mimika, Derek Tonouye mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan untuk menyampaikan persoalan ketenagakerjaan yang hingga kini belum memperoleh penyelesaian.
"Kami datang kemari, bertemu bapak Said Iqbal sebagai penasehat khusus presidan karena adanya persoalan buruh, di mana selama sembilan tahun negara dinilai tidak mampu selesaikan, sehingga kehadiran negara menjadi pertanyaan besar? Kemana pemerintah kita," kata Derek.
Menurut Derek, Pansus Moker dibentuk untuk mengawal proses penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, termasuk memastikan pelaksanaan nota pertama yang menyatakan aksi mogok ribuan buruh sah secara hukum dan telah diterbitkan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
"Ada masyarakat yang setiap hari datang mengeluh kepada saya, menanyakan bagaimana penyelesaian hak-hak mereka setelah memberikan suara," ujar Derek.
Pansus Moker juga memberikan tenggat waktu kepada pemerintah pusat dan pihak terkait untuk segera merespons tuntutan para pekerja.
"Saya akan tunggu sampai Agustus. Ini adalah masa kerja Pansus selama enam bulan. Jika sampai bulan Agustus persoalan ini tidak ada realisasi dan penyelesaian, saya akan memimpin langsung aksi di Kabupaten Mimika," tegas Derek.
Menanggapi hal tersebut, Said Iqbal menjelaskan, bahwa tugasnya sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan adalah memberikan analisis kebijakan, masukan, dan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Ia menyatakan siap mengoptimalkan perannya untuk membantu mendorong penyelesaian persoalan yang dikawal Pansus Moker DPRK Mimika.
"Berdasarkan hal ini, saya nanti pasti bekerja sama dengan kementerian karena eksekusinya ada di sana," kata Said Iqbal.
Persoalan mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia, privatisasi dan kontraktor telah berlangsung hampir sembilan tahun sejak aksi mogok kerja pada 1 Mei 2017.
Aksi tersebut merupakan buntut dari program furlough yang dilakukan manajemen Freeport dan tindakan kriminalisasi terhadap pengurus serikat pekerja Freeport, yang kemudian berujung pada PHK sepihak terhadap para pekerja.
Saat ini terdapat 2.406 pekerja moker PT Freeport, privatisasi dan kontraktor yang masih memperjuangkan hak-haknya, baik berupa pembayaran kompensasi maupun tuntutan untuk dipekerjakan kembali.
Sebelum menemui Said Iqbal, Pansus Moker DPRK Mimika juga telah mengadukan persoalan tersebut kepada Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai pada Rabu 24 Juni 2026.
