Berita

Anggota Komisi IX DPR Ranny Fahd Arafiq. (Foto: Dok. Fraksi Golkar)

Politik

DPR Usul Kemenukbangga Jadi Penyalur BLT

Dinilai Punya Jaringan hingga Pelosok
JUMAT, 26 JUNI 2026 | 22:03 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemenukbangga) dipandang layak dilibatkan sebagai penyalur Bantuan Langsung Tunai (BLT) apabila program tersebut kembali dijalankan pemerintah. 

Alasannya, kementerian itu memiliki jaringan hingga tingkat desa dan pelosok yang dinilai dapat membuat penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Menurut Anggota Komisi IX DPR Ranny Fahd Arafiq, Kemenukbangga memiliki kekuatan jaringan hingga akar rumput melalui penyuluh keluarga, Tim Pendamping Keluarga (TPK), kader Posyandu, serta berbagai program pemberdayaan keluarga.


"Kemenukbangga memiliki jangkauan yang sangat luas, bahkan hingga desa dan wilayah pelosok yang mungkin sulit dijangkau oleh program-program lainnya," ujar Ranny dalam keterangannya, Jumat, 26 Juni 2026. 

Berkaca pada pengalaman penyaluran BLT pada masa lalu, Ranny menilai program tersebut terbukti efektif membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi. 

Karena itu, Legislator Partai Golkar ini mengusulkan agar Kemenukbangga dilibatkan sebagai salah satu penyalur apabila pemerintah kembali menggulirkan program tersebut.

Menurutnya, jaringan yang dimiliki Kemenukbangga akan mendukung penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan secara lebih tepat sasaran.

"Saya siap mengawal aspirasi ini agar Kemenukbangga menjadi salah satu penyalur BLT karena memiliki jaringan sampai akar rumput dan pelosok sehingga lebih tepat sasaran," tegasnya.

Selain itu, Ranny juga mengapresiasi berbagai program pembangunan keluarga yang dijalankan Kemenukbangga. Ia menilai program-program tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Ranny berharap usulan tersebut dapat dimasukkan dalam kesimpulan rapat dan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan APBN tahun mendatang.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya